Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Matamira B. Kale, beserta jajaran di ruang kerja Gubernur pada Rabu (12/3/2025). Pertemuan ini membahas strategi pembangunan berbasis data yang akurat dan terkini guna mendukung berbagai program kerja pemerintah daerah.
Turut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Kepala Bapperida NTT Alfonsus Theodorus, Kadis Sosial NTT Kanisius Mau, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Inspektur Daerah NTT Stefanus Halla, serta Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Benhard Menoh.
Pentingnya Data Akurat untuk Pengambilan Kebijakan
Dalam pertemuan tersebut, Matamira Kale memaparkan berbagai program kerja BPS yang mencakup indikator strategis pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, pertumbuhan ekonomi, stunting, koperasi, dan potensi desa. Data-data ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program kerja Gubernur Melki dan Wakil Gubernur Johni secara lebih efektif.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki menekankan pentingnya data yang akurat dan terkini dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Data itu sangat penting. Agar setiap keputusan dan kebijakan yang kita ambil bagi masyarakat bisa terukur dan tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap data yang sifatnya dinamis, seperti stunting, harus di-update secara berkala, bahkan kalau perlu setiap minggu atau harian, agar kita tahu betul perkembangan anak-anak yang mengalami stunting dan bisa menangani secara optimal,” ujar Gubernur Melki.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa data dari berbagai sektor seperti pendidikan, potensi desa, dan kesehatan harus akurat serta konsisten dengan kondisi di lapangan.
Instruksi untuk Konsolidasi dan Sinkronisasi Data
Untuk memastikan keselarasan data, Gubernur Melki menginstruksikan Kepala Bapperida, Kepala BPS, serta perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian untuk melakukan konsolidasi, verifikasi, dan sinkronisasi data.
“Data kalau sudah berbeda, nanti akan sulit jika kita mau melakukan komunikasi terkait program dari pusat. Jangan sampai kita bicara di hadapan para menteri dengan data ‘A’, tetapi di lapangan malah ‘B’. Data tidak boleh berbeda antara yang ada di kertas dan kenyataan di lapangan. Ini harus segera dibereskan,” tegasnya.
Menyesuaikan Ritme Kerja Cepat Pemerintah Pusat
Gubernur Melki juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyesuaikan ritme kerja dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kita sekarang harus menyesuaikan ritme kerja cepat Presiden Prabowo. Kalau kita lambat, maka kita juga yang akan kesulitan. Program-program strategis bisa sulit atau bahkan tidak turun ke daerah kita. Oleh karena itu, saya minta kerja kolaborasi yang lebih kuat untuk memperkuat data. Dengan data yang akurat dan cepat, pembangunan NTT dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan adanya kerja sama yang erat antara BPS dan perangkat daerah, diharapkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. ***
