Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama para bupati dan wali kota se-NTT, bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di Jakarta pada Senin (17/03/25). Pertemuan ini membahas upaya perlindungan pekerja migran, khususnya dari NTT, agar lebih terlindungi sejak tingkat desa.
Menteri Karding menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran harus dimulai dari peraturan desa. “Pemerintah desa perlu berkomitmen menjadi basis awal perlindungan pekerja migran. Bila perlu, dibuat peraturan desa (Perdes) yang mengatur deteksi dini terhadap potensi pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur,” ujarnya.
Ia menyebut inisiatif ini sebagai Desa Migran Emas, yang menjadi langkah awal untuk memastikan mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI dapat terlaksana. “Ada dua hal yang ditekankan Presiden. Pertama, mengurangi human trafficking dan segala bentuk kekerasan terhadap pekerja migran. Kedua, memastikan pekerja yang dikirim ke luar negeri adalah tenaga kerja yang terampil dan terlatih,” kata Karding.
Saat ini, kata Menteri Karding, permintaan tenaga kerja dari luar negeri mencapai 1,7 juta orang, sementara baru 297 ribu yang dapat terpenuhi. “Permintaan ini masih besar. Akan lebih menarik jika kita mempersiapkan pekerja migran dengan keterampilan yang dibutuhkan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Karding juga menyatakan rencananya untuk segera berkunjung ke NTT guna membahas lebih lanjut perlindungan pekerja migran. “Saya akan ke NTT. Kita bahas khusus perlindungan pekerja migran,” ujarnya.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyambut baik komitmen Kementerian P2MI dan berharap ada pendampingan serta dukungan dalam melindungi pekerja migran asal NTT. “Kami berharap Kementerian P2MI dapat membantu pemprov dan pemkab/pemkot se-NTT dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada 12 Maret 2025, Gubernur Melki juga beraudiensi dengan Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi calon pekerja migran agar memiliki keterampilan yang mumpuni.
“Kita perlu mempersiapkan SDM dengan pelatihan yang baik agar mereka siap bersaing, meskipun hanya lulusan SD atau SMP. Setiap desa atau kelurahan harus mulai menyiapkan dokumen dengan jelas dan lengkap,” tegas Gubernur Melki.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya dari NTT, semakin kuat dan berkelanjutan. ***
