Data Bencana Tidak Valid, Kinerja BPBD NTT Dipertanyakan

oleh -2641 Dilihat
Luisa Redempta Yosheline Lana Memberi Keterangan Pers pada Senin 03/02/25. (Foto Hiro)

Suarantt.id, Kupang-Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Luisa Redempta Yoseline Lana, mengkritik kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT terkait data bencana yang dinilai tidak valid. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR Provinsi NTT, Senin (3/02/25).

“Kami membahas bencana hidrometeorologi yang terjadi di NTT sejak Desember 2024 hingga saat ini. Data yang ada masih belum lengkap karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPBD dengan pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Luisa.

Menurutnya, validitas data bencana menjadi faktor krusial dalam upaya penanganan yang efektif. Ia menyoroti bahwa pemberitaan terkini lebih banyak menyorot bencana di wilayah daratan Timor, khususnya Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan (TTS). Namun, Luisa menekankan bahwa bencana telah terjadi hampir di seluruh wilayah NTT.

“Kami tidak hanya fokus pada Kabupaten Kupang dan TTS, karena bencana terjadi di berbagai daerah. Namun, dalam rapat tadi kami membahas dua wilayah tersebut karena pemberitaan media yang masif,” tambahnya.

Dinas Sosial Provinsi NTT dikabarkan telah menindaklanjuti santunan bagi korban meninggal dunia akibat bencana. Namun, Komisi V tetap meminta perbaikan sistem pendataan agar bantuan dapat diberikan dengan lebih merata dan tepat sasaran.

Rekomendasi DPRD NTT

Komisi V DPRD NTT merekomendasikan BPBD untuk segera memperbaiki koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Mereka meminta agar dalam waktu dua hari, data korban bencana disampaikan secara lengkap, mencakup nama dan alamat, guna memastikan penanganan yang lebih efektif.

“Kami berharap BPBD segera mengeksekusi permintaan ini agar data yang dibutuhkan bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” tegas Luisa.

Dalam rapat tersebut, BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial Provinsi NTT mengakui bahwa kendala utama dalam penanganan bencana adalah kurangnya data yang memadai. Komisi V menekankan bahwa penyelesaian masalah ini menjadi prioritas agar respons pemerintah terhadap bencana semakin optimal. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.