Suarantt.id, Kupang-Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kanisius Mau, memastikan bahwa persediaan logistik permakanan dan kebutuhan evakuasi telah disiapkan secara optimal. Persediaan ini telah mulai didistribusikan sejak Desember 2024 lalu untuk mengantisipasi bencana yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan (TTS).
Menurut Kanisius, stok logistik yang tersedia meliputi 300 kilogram beras yang telah diajukan sejak 2024. Selain itu, gudang Dinas Sosial Provinsi NTT juga menyimpan berbagai perlengkapan seperti tenda keluarga, shelter tools, kasur, dan perlengkapan evakuasi lainnya dengan total nilai bantuan mencapai Rp3,2 miliar.
“Bantuan ini secara reguler berasal dari Kementerian Sosial dan telah kami salurkan ke kabupaten/kota. Kami terus memastikan kesiapan logistik untuk penanganan bencana yang masih berlangsung,” ujar Kanisius kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPRD NTT pada Senin, 3 Januari 2025.
Komisi V DPRD NTT Soroti Lambatnya Data Penanganan Bencana
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPBD, Dinas Sosial, dan PUPR Provinsi NTT, Komisi V DPRD NTT menyoroti pentingnya pembaruan data penanganan bencana secara real-time. Anggota Komisi V DPRD NTT, Luisa Redempta Yoseline Lana, mengungkapkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara BPBD dan pemerintah daerah masih kurang optimal.
“Data menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana. Kami meminta BPBD dalam waktu dua hari menyampaikan laporan lengkap by name by address agar langkah-langkah penanganan lebih cepat diambil,” tegas Luisa.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo menekankan pentingnya pembaruan data yang cepat dari Pusdalops BPBD NTT. Menurutnya, keterlambatan data menghambat pengambilan keputusan terkait intervensi anggaran untuk kerusakan infrastruktur, seperti jembatan Termanu dan akses jalan yang rusak di Kabupaten Kupang.
“Kami minta laporan bencana dalam dua hari harus sudah ada di meja Komisi V. Kami juga mendesak percepatan dokumen untuk pencairan dana belanja tak terduga (BTT) agar proses perbaikan infrastruktur tidak memakan waktu lama,” jelas Winston.
Isolasi Wilayah Amfoang Butuh Penanganan Segera
Salah satu isu mendesak yang dibahas adalah isolasi wilayah Amfoang di Kabupaten Kupang. Sekitar 30-40 ribu jiwa terdampak akibat kerusakan akses jalan dan putusnya jembatan yang diterjang banjir.
“Kondisi di Amfoang sangat memprihatinkan. Kami mendesak adanya percepatan penanganan agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi,” tambah Winston.
Dengan logistik yang telah didistribusikan dan rekomendasi dari Komisi V DPRD NTT, diharapkan penanganan bencana di NTT dapat berlangsung lebih efektif dan responsif.
Untuk diketahui bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhammad Supriyadi Pua Raka didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo. ***
