Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Kota Kupang, Muhamad Talib, menyatakan bahwa kritik terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terpilih, Christian Widodo dan Serena Francis, adalah hal yang wajar selama disampaikan secara rasional. Pernyataan ini merespons kritik yang disampaikan akademisi lingkungan, Dr. Hamzah Wulakada, terkait rencana kerja 100 hari pasangan Chris-Serena.
“Boleh memberi kritik, tapi yang masuk akal. Masalahnya, yang bersangkutan belum dilantik sudah berbicara soal keraguan, itu kan aneh. Kalau bilang Pak Christian-Serena tidak mampu, ya tidak apa-apa. Nanti saat kepemimpinan mereka, suruh beliau kawal langsung,” ujar Talib.
Ia juga mempertanyakan kontribusi Hamzah sebagai akademisi lingkungan terhadap Kota Kupang. “Saya ingin tahu, sebagai akademisi, apa yang sudah beliau lakukan untuk kota ini?” tambah Talib.
Kritik Akademisi terhadap Program 100 Hari
Dr. Hamzah Wulakada mengaku meragukan rencana Chris-Serena untuk menuntaskan masalah sampah dan penataan birokrasi dalam waktu 100 hari kerja. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi komitmen pasangan tersebut yang berfokus pada dua isu besar di ibu kota Provinsi NTT itu.
“Terlalu terburu-buru. Sebaiknya lakukan penyelarasan total karena rancangan anggaran untuk 2025 sudah ditetapkan. Pastikan postur anggaran yang bisa diselaraskan sesuai agenda prioritas,” ujar Hamzah pada Sabtu (11/1/2025).
Hamzah menyoroti TPA Alak yang sudah penuh dengan sampah. Ia mengingatkan pentingnya standar lingkungan dalam pembukaan lahan baru. “Ikuti standarisasi lingkungan (ISO 0303241 1994) atau aturan terbaru. Jangan asal buka, garuk, timbun. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Saran untuk Penataan Birokrasi
Dalam hal penataan birokrasi, Hamzah menyarankan Chris-Serena mempelajari Permendagri Nomor 73 Tahun 2016, yang mengatur bahwa kepala daerah baru boleh melakukan mutasi pegawai setelah enam bulan dilantik, kecuali ada persetujuan dari Mendagri.
“Tapi kesannya terlampau arogan dengan niat mau bersih-bersih. Berilah kesempatan enam bulan untuk membentuk tim kerja yang solid dengan birokrat. 100 hari terlalu dini untuk menilai kelayakan tim dalam menjalankan program,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan meritokrasi dalam birokrasi adalah hal yang baik, tetapi harus dilakukan sesuai aturan dan dengan evaluasi yang matang. “Kalau terburu-buru dalam 100 hari, jangan salahkan jika publik berasumsi ini hanya ‘bersih-bersih’ jabatan,” katanya.
Ajakan Kolaborasi
Hamzah menekankan bahwa Kota Kupang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, Chris-Serena diharapkan tidak bekerja secara eksklusif, melainkan mengajak masyarakat untuk berkolaborasi.
“Ini Kota Kupang, tempat berkumpulnya SDM yang di atas standar. Jangan merasa paling hebat. Ajak masyarakat berkolaborasi, itu akan meningkatkan partisipasi dan dukungan publik,” tutupnya.
Sebelumnya, Christian Widodo dan Serena Francis menyampaikan bahwa program prioritas mereka dalam 100 hari pertama adalah penanganan sampah dan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. “Kami berkomitmen menyelesaikan dua masalah besar ini sebagai langkah awal dalam pemerintahan kami,” kata Christian saat penetapan sebagai Wali Kota Kupang terpilih pada Kamis (9/1/2025). ***
