Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029. Dalam sidang paripurna Juru Bicara Fraksi PSI, Simson Polin, menyampaikan pandangan umum fraksinya dengan menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.
Fraksi PSI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyusun Ranperda RPJMD secara komprehensif, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“RPJMD ini merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pijakan penting dalam mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan. Kami menilai pendekatan penyusunannya sudah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Simson dalam sidang paripurna pandangan fraksi pada Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi PSI juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sosial, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap Misi Pembangunan pertama dalam RPJMD, yakni pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah.
Pada aspek kesehatan, Fraksi PSI menyoroti masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah diminta memperkuat peran Puskesmas, meningkatkan distribusi tenaga kesehatan, serta memperluas cakupan jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian khusus. PSI menilai perlunya reformasi kurikulum yang relevan dengan potensi lokal, peningkatan kualitas guru, serta kemitraan inovatif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi rendahnya literasi dan numerasi.
Lebih jauh, dalam misi terkait kesejahteraan sosial, Fraksi PSI mendorong penggunaan indikator multidimensional poverty sebagai alat ukur kesejahteraan yang lebih komprehensif. Pemerintah juga diminta untuk mengarusutamakan pemberdayaan kelompok rentan dalam seluruh proses pembangunan.
Mengenai pengelolaan sumber daya alam dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, PSI menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap eksploitasi yang merusak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. “Setiap pembangunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak atas tanah, air, dan ruang hidup yang layak,” tegas Simson.
Dalam hal kinerja perangkat daerah, Fraksi PSI mengingatkan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan partisipasi publik, terutama dari kelompok rentan dan pelaku UMKM. Sinergi lintas sektor, efisiensi anggaran, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkualitas juga menjadi poin penting dalam catatan fraksi.
Fraksi PSI mengakhiri pandangannya dengan mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama membangun NTT yang damai, penuh kasih, dan harapan. “Kami berkomitmen mendukung kebebasan beragama dan kerukunan di NTT. Mari bersama membangun masa depan NTT yang lebih baik,” tutup Simson. ***
