Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang inklusif bagi kelompok rentan melalui program Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN). Hal ini disampaikan dalam Workshop Penguatan Kapasitas Jaringan Masyarakat Sipil dan Fasilitator yang diselenggarakan oleh SKALA bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi NTT di Hotel Harper, Kupang pada Selasa (11/3/2025).
Menurut Gubernur Melki, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTT Tahun 2026 harus dilakukan secara sistematis dan partisipatif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pelibatan kelompok rentan dalam Musrenbang menjadi langkah strategis agar kebijakan pembangunan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang Inklusi sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki akses dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih berpihak kepada mereka yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” ujar Melki.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan NTT hingga tahun 2024. Ekonomi NTT tumbuh sebesar 3,03 persen, dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar (13,28 persen). Selain itu, tingkat kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar 19,02 persen, mengalami penurunan 0,46 persen dibandingkan Maret 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,14, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,02 persen.
Gubernur Melki juga menekankan tujuh pilar utama pembangunan NTT selama lima tahun ke depan, yakni Ekonomi Berkelanjutan, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Komunitas, Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan, Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta Kolaborasi. Program prioritas ini diwujudkan dalam Dasa Cita AYO BANGUN NTT, yang mendukung kebijakan nasional di tingkat daerah.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi NTT telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, membuka ruang dialog, dan mendorong kabupaten/kota untuk menerapkan forum serupa.
Kepala SKALA NTT, Yohanes Eripto Marviandi, dalam sambutannya menyatakan bahwa program SKALA merupakan hasil kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia yang bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Ia mengapresiasi inisiatif Pemprov NTT dalam mengeluarkan peraturan terkait Musrenbang inklusif.
“Kami berkomitmen untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang lebih inklusif di NTT. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 menjadi langkah nyata dalam memastikan seluruh proses Musrenbang benar-benar melibatkan kelompok rentan,” ungkap Yohanes.
Melki Laka Lena berharap agar Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan fasilitator dapat memainkan peran aktif dalam mendampingi kelompok rentan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun pengawalan kebijakan hingga tahap implementasi. Dengan begitu, pembangunan di NTT dapat lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus, serta berbagai perwakilan OMS yang berperan dalam mendukung inklusivitas pembangunan di daerah. ***
