Suarantt.id, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto semakin menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini resmi menjadi daerah percontohan untuk program Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan, sebuah inisiatif nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah besar ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Wihaji, di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI pada Sabtu (8/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas finalisasi Grand Design Kolaborasi dan Rencana Aksi yang akan menjadi cetak biru dalam menanggulangi dua permasalahan krusial ini.
Gerakan Kolaboratif Dimulai
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa program ini harus berdampak nyata dan terukur, dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah gerakan besar yang harus dikerjakan bersama. NTT harus menjadi contoh bagaimana strategi kolaboratif bisa mengubah wajah Indonesia dari segi kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya,” ujar Gubernur Melki dengan penuh optimisme.
Sementara itu, Menteri Wihaji menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Pemerintah akan menggandeng berbagai kementerian, universitas, dan lembaga penelitian untuk menghadirkan inovasi berbasis riset dalam menangani stunting dan kemiskinan.
“Kami akan memastikan program ini berjalan efektif dengan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa, serta akademisi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang,” ujar Menteri Wihaji.
Dukungan Akademisi dan Dunia Usaha
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Dr. Fauzan Adziman (Dirjen Riset & Pengembangan Kemdiktisaintek RI), Prof. Budi Setiyono, (Sesmen Kependudukan & Pembangunan Keluarga), serta tim ahli dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.
Gubernur Melki juga didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Asti Laka Lena, serta Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, Donald Izaac.
Dari Kebijakan ke Implementasi
Program ini bukan sekadar wacana. Grand Design yang telah difinalisasi akan segera diterapkan di NTT dengan berbagai strategi, di antaranya:
- Intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi ibu hamil dan anak balita.
- Penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui program pemberdayaan berbasis komunitas.
- Pendidikan dan pendampingan keluarga, terutama bagi ibu dan calon ibu.
- Sinergi dengan dunia usaha, agar lebih banyak program CSR difokuskan untuk mendukung pengentasan stunting dan kemiskinan.
Gubernur Melki menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi model nasional. Jika terbukti efektif di NTT, pola serupa akan diterapkan di provinsi lain dengan kondisi serupa.
“NTT bukan hanya jadi proyek percontohan, tapi juga bukti bahwa jika kita bekerja bersama, perubahan besar bisa terjadi. Stunting dan kemiskinan bukan takdir, melainkan tantangan yang bisa kita atasi,” tegasnya.
NTT, Mercusuar Perubahan untuk Indonesia
Pemilihan NTT sebagai lokasi pilot project didasarkan pada tingginya angka kemiskinan dan stunting di provinsi kepulauan ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di NTT mencapai 19,48 persen atau sekitar 1.127.570 orang, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada balita di NTT mencapai 37,9 persen, menjadikannya provinsi kedua dengan angka stunting tertinggi setelah Papua Pegunungan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, langkah besar ini diharapkan mampu menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi mendatang.
NTT kini tidak hanya menjadi titik awal perubahan, tetapi juga mercusuar harapan bagi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari stunting dan kemiskinan ekstrem. ***
