Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat komitmennya menuju swasembada pangan sebagai bagian dari visi nasional dan daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, menyatakan bahwa upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Dasa Cita Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning dan Media Gathering bertema “Kolaborasi Membangun NTT: Media sebagai Mitra Pembangunan Menyatukan Narasi dalam Semangat Ayo Bangun NTT”, yang digelar pada Sabtu (10/5/2025).
Menurut Joaz, komoditi padi dan jagung menjadi andalan utama dalam strategi ketahanan pangan di NTT. Berdasarkan data BPS tahun 2024, luas panen padi tercatat mencapai 168.727 hektare, dengan produksi gabah kering giling sebesar 707.793 ton atau setara 414.576 ton beras. Namun, NTT masih mengalami defisit sekitar 239.224 ton beras dari kebutuhan tahunan sebesar 653.800 ton.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Joaz menjelaskan sejumlah strategi pencapaian swasembada beras:
Intensifikasi – Meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua atau tiga kali tanam per tahun. Hal ini didukung oleh perbaikan jaringan irigasi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), penggunaan benih unggul, serta pendampingan intensif dari penyuluh pertanian.
Ekstensifikasi – Melalui perluasan areal tanam seperti cetak sawah rakyat dan pemanfaatan lahan kering atau tumpangsari dengan komoditas perkebunan.
Diversifikasi – Mengembangkan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah kepulauan seperti Alor, Rote, Sabu, dan Lembata, agar tidak terlalu bergantung pada suplai dari wilayah daratan.
Selain itu, Joaz menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix, melibatkan TNI, lembaga keagamaan, serta institusi pendidikan seperti perguruan tinggi, SMA, dan SMK dalam mendorong kemandirian pangan.
“Dengan dukungan sarana dan prasarana serta kolaborasi lintas sektoral, kita optimis pada tahun 2026 NTT akan mencapai surplus beras. Targetnya, luas panen mencapai 288.890 hektare dengan produksi gabah kering giling sebanyak 1.266.770 ton atau setara 707.806 ton beras,” tutup Joaz.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benny Nahak mengatakan dalam mendukung program swasembada dan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT menyatakan komitmennya melalui berbagai langkah strategis di bidang pengelolaan sumber daya air.
Dikatakan bahwa optimalisasi irigasi menjadi kunci penting dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komoditas padi dan jagung.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah optimalisasi pemanfaatan air pada 42 daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Ini akan mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua kali tanam per tahun,” ujar Benny.
Selain itu, Dinas PUPR NTT juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II untuk mengoptimalkan pemanfaatan air pada 26 daerah irigasi kewenangan pusat. Termasuk di dalamnya pengelolaan lima bendungan besar seperti Tilong, Raknamo, Temef, Rotiklot, dan Napungete, serta embung irigasi, guna mendorong peningkatan musim tanam menjadi dua kali setahun (2 MT).
“Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola daerah irigasi yang menjadi kewenangan mereka, agar program optimalisasi ini berjalan merata dan terintegrasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Dinas PUPR NTT menjalin kolaborasi erat dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian kabupaten/kota untuk menyusun rencana tata tanam global dan detail, yang disesuaikan dengan pola pengaturan air di masing-masing daerah irigasi.
“Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa suplai air dapat mendukung waktu tanam secara tepat dan efisien. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, kita optimis bisa mendukung target surplus beras NTT pada 2026,” tutup Benny.
Langkah Dinas PUPR ini menjadi bagian dari upaya besar Pemprov NTT dalam menjawab tantangan defisit beras tahunan dan memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. ***
