Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan NTT merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, diaspora, dan keluarga besar NTT baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kontribusi mereka bukan sekadar potensi, melainkan aset besar yang dapat mempercepat kemajuan daerah melalui inisiatif kolaboratif yang nyata dan berdampak.
Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Diaspora
Dalam periode kepemimpinannya, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena akan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi untuk mengembangkan program kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan komunitas diaspora. “Kemitraan ini akan menghubungkan sumber daya dan pengalaman dari berbagai sektor guna menghadapi tantangan pembangunan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam acara Launching Meja Rakyat dan Sekretariat bersama Ayo Bangun NTT di lantai I Kantor Gubernur NTT pada Jumat, 14 Maret 2025.
Untuk mengoptimalkan kolaborasi tersebut, pemerintah provinsi membentuk Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT, yang akan menjadi pusat pertukaran gagasan, pengembangan jejaring, serta koordinasi program strategis antara pemerintah dan pihak non-pemerintah dalam pembangunan daerah. Langkah ini sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030, khususnya Pilar ke-7 (Pilar Kolaborasi Bersama) dalam Program Prioritas Dasa Cita nomor 10.
“Kami yakin, melalui sekretariat ini, setiap aktor pembangunan dapat berperan aktif untuk kemajuan NTT,” tambahnya.
Pemerintahan Transparan dan Responsif melalui MeJa Rakyat
Gubernur juga menekankan pentingnya transparansi dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pembangunan NTT memerlukan pengawasan dari seluruh masyarakat agar kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Untuk itu, pemerintah provinsi meluncurkan MeJa Rakyat (Melki-Johny Melayani Rakyat) sebagai platform interaksi antara pemerintah dan masyarakat. “MeJa Rakyat akan menjadi forum diskusi, baik offline maupun online, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan, kritik, dan saran untuk memperbaiki layanan publik serta tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Inisiatif ini sejalan dengan Pilar ke-6 (Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia) dalam Program Prioritas Dasa Cita nomor 8, yang berfokus pada transformasi pelayanan publik agar lebih transparan, efisien, profesional, dan proaktif.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerintahan ini tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi benar-benar mendengar dan menindaklanjuti suara rakyat dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
Dengan berbagai inisiatif ini, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena optimistis bahwa dalam lima tahun ke depan, NTT akan semakin maju dengan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kami mengundang semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ini. Bersama, kita wujudkan NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya. ***
