Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tingkat Provinsi NTT yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada Kamis (8/5/25).
Gubernur Melki menegaskan pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan koperasi tersebut agar benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. “Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini harus dikelola oleh SDM yang amanah dan bertanggung jawab. Jaga profesionalitas dan keseimbangan agar semua pihak mendapatkan manfaat yang adil,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya moralitas dalam berkoperasi, agar tidak ada pihak yang dirugikan. “Pengelola koperasi harus kompeten dan menjunjung tinggi etika. Jangan ada yang diuntungkan secara berlebihan atau yang dirugikan. Semua harus mendapat dampak ekonomi yang seimbang dan adil,” tambah Gubernur Melki.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa pembentukan koperasi ini akan menjadi bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, dengan target awal pembentukan 44 koperasi — dua unit di setiap kabupaten/kota. “Saat ini sudah ada 67 koperasi yang diusulkan dari seluruh kabupaten/kota se-NTT,” ungkapnya.
Untuk mempercepat pembentukan koperasi tersebut, Gubernur juga mendorong keterlibatan langsung para Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov NTT. Ia meminta agar masing-masing pejabat mengusulkan pembentukan Koperasi Merah Putih di desa atau kampung halaman mereka.
“Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk memajukan daerah asal. Kita harus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal,” kata Gubernur.
Di akhir sambutannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya sinergi antara Koperasi Merah Putih dan koperasi-koperasi yang telah lebih dahulu eksis seperti Koperasi Kredit dan Koperasi Simpan Pinjam. “Semua koperasi ini harus berjalan berdampingan dan saling mendukung, agar bisa saling mengisi demi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ***
