Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu fokus utama dalam mendorong kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan, khususnya di sektor pariwisata, pertanian, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penekanan diberikan pada pentingnya transparansi dalam mengetahui sumber-sumber PAD, sejauh mana kreativitas badan pengelola dalam menggali potensi tersebut, serta arah penggunaan dana yang dihasilkan baik dalam jumlah kecil maupun besar.
Komisi III DPRD NTT yang membidangi keuangan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh sumber PAD, baik dari pajak maupun retribusi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan, dan instansi terkait. Sayangnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa PAD mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Anggota Komisi III DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat, menekankan perlunya mendorong terciptanya sumber PAD yang mandiri.
“Kita ingin agar PAD benar-benar menjadi andalan fiskal kita. Oleh karena itu, OPD dan lembaga di bawah Pemprov harus bekerja lebih maksimal dengan dukungan penuh dari Gubernur,” ujarnya.
Namun, Rumat mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya partisipasi Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT, Alexon Lumba, dalam berbagai pertemuan penting bersama Komisi III.
“Sayang sekali, pimpinan lembaga yang seharusnya menjadi kunci dalam pengelolaan PAD justru tidak hadir. Ini tentu menimbulkan kesan bahwa Komisi III kurang dihargai, padahal banyak keputusan penting yang perlu dikomunikasikan,” tambahnya.
Informasi dari staf BPAD menyebutkan bahwa ketidakhadiran Kepala BPAD kerap kali disebabkan oleh kesibukan mendampingi Gubernur NTT. Namun, bagi DPRD, kehadiran langsung dalam forum resmi dinilai jauh lebih penting untuk menjelaskan posisi dan strategi pengelolaan PAD secara menyeluruh.
Untuk tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan PAD sebesar Rp 1,9 triliun, naik dari target tahun sebelumnya. Target ini dianggap ambisius namun realistis jika seluruh elemen pemerintah daerah mampu bersinergi dan menjalankan peran secara optimal. ***
