Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, bersama Wakil Gubernur, Johanis Asadoma, menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk membangun kolaborasi dalam pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Instruksi ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Rapat Gubernur NTT dengan tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Digitalisasi Provinsi NTT”.
Strategi Pengendalian Inflasi
Dalam pertemuan ini, Gubernur Melki menekankan bahwa pengendalian inflasi menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan perayaan Paskah 2025, di mana permintaan terhadap kebutuhan pokok diprediksi meningkat.
“Kita perlu membangun komunikasi dan sinergi yang baik untuk menangani tantangan inflasi ini. Empat pilar utama stabilisasi ekonomi harus diperhatikan, yaitu ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif terkait informasi stok dan harga barang,” ujar Gubernur.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan untuk mengendalikan inflasi antara lain pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, pemberian bantuan sosial, serta peningkatan produksi lokal untuk komoditas seperti beras, telur, dan ayam. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha juga diperkuat guna memastikan distribusi tetap lancar.
Wakil Gubernur Johanis Asadoma menambahkan bahwa pentingnya kesatuan gerak dalam menghadapi potensi kenaikan inflasi. Ia juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi Daerah yang terdiri dari para ahli ekonomi guna melakukan pemantauan dan intervensi yang diperlukan.
“Kita butuh kerja sama semua pihak, termasuk TNI dan Polri, dalam mengawasi kestabilan harga dan mencegah praktik penimbunan barang yang dapat menyebabkan kelangkaan,” tegas Wagub Johanis.
Digitalisasi untuk Efisiensi dan Kesejahteraan
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini. Gubernur Melki menekankan bahwa digitalisasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi bisa diterapkan dalam pemetaan data, perencanaan pembangunan, efisiensi distribusi, serta penguatan sektor industri dan hilirisasi produk unggulan,” jelasnya.
Implementasi digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Rekomendasi HLM TPID dan TP2DD
Dalam pertemuan tersebut, ditetapkan beberapa rekomendasi strategis untuk mendukung pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi di NTT, di antaranya:
- Pembentukan Satgas Pengendalian Inflasi NTT.
- Mendorong gerakan menanam tanaman cepat panen untuk memastikan ketersediaan stok pangan.
- Percepatan hilirisasi produk pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah.
- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi pengolahan yang tepat guna.
- Menjamin pasar yang menyerap produk-produk lokal.
- Memitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
- Mendorong generasi muda menjadi petani, peternak, dan nelayan modern.
- Pemanfaatan dana desa untuk mendukung ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
- Optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan beras lokal dengan harga yang layak.
- Peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha pertanian, perikanan, dan peternakan.
- Implementasi digitalisasi pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah dengan insentif bagi wajib pajak.
- Digitalisasi sektor parkir dan rekreasi untuk peningkatan pendapatan daerah.
- Transformasi koperasi simpan pinjam menjadi koperasi produksi.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi NTT, menjaga kestabilan harga, serta mendorong digitalisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi daerah. ***
