Suarantt.id, Jakarta-Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan kas negara yang akurat, efisien, dan transparan. Bertempat di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, DJPb menyelenggarakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Kas Negara antara Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat dengan 104 entitas keuangan yang terdiri dari Perbankan, Lembaga Keuangan Nonbank, serta Lembaga Persepsi Lainnya.
Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola keuangan negara melalui sinergi dengan lembaga-lembaga keuangan yang berperan strategis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa kerja sama ini penting untuk mendukung APBN sebesar Rp3.600 triliun yang akan dikelola pada tahun 2025.
“Sebagian besar dari APBN, yaitu sepertiga, ditransfer ke daerah. Pengelolaan dana ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan lembaga keuangan agar bisa disalurkan dan digunakan dengan aman dan efektif,” ujar Astera.
Simplifikasi dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan
Dalam sambutannya, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Muhdi, menjelaskan bahwa dengan semakin banyaknya kerja sama yang terjalin antara DJPb dan lembaga-lembaga keuangan, diperlukan simplifikasi, integrasi, dan harmonisasi. Salah satu inovasi yang diusung adalah digitalisasi penandatanganan PKS dengan memanfaatkan teknologi pemindaian QR code.
“Dengan karakteristik perjanjian kerja sama yang berbeda-beda, simplifikasi menjadi kebutuhan agar pengelolaan kas negara lebih terstruktur dan efisien,” jelas Muhdi.
Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk 93 bank umum (23 di antaranya adalah Bank Pembangunan Daerah/BPD) dan 11 lembaga keuangan nonbank, seperti PT Pos Indonesia. Secara simbolis, Pelaksana Tugas Direktur Utama BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), Yohanis Landu Praing, turut hadir mewakili perbankan wilayah Indonesia Timur.
Peran Strategis Lembaga Keuangan dalam Pengelolaan Kas Negara
Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerimaan negara, penyaluran dana APBN, hingga penyimpanan dana. Perbankan bertindak sebagai bank persepsi dan mitra strategis pemerintah, sementara lembaga keuangan nonbank dan lembaga persepsi lainnya mendukung sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kehadiran BPD NTT mencerminkan peran penting bank daerah dalam mendukung desentralisasi fiskal serta mendekatkan layanan keuangan negara ke wilayah-wilayah terpencil.
Mendorong Reformasi Keuangan Negara
Acara ini tidak hanya menjadi simbol kolaborasi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat sistem keuangan negara yang modern dan adaptif. Pemerintah berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung reformasi birokrasi di sektor keuangan.
Acara yang dihadiri pejabat tinggi Kementerian Keuangan dan perwakilan lembaga mitra ini ditutup dengan pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga keuangan yang berkontribusi signifikan dalam pengelolaan kas negara.
Dengan sinergi yang semakin kuat, pemerintah optimis pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih lancar, aman, dan akuntabel demi mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. ***
