Suarantt.id, Kupang-Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai sebagai posisi strategis dan prestisius dalam struktur pemerintahan daerah. Tak heran, jabatan ini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian banyak pejabat aparatur sipil negara (ASN) dalam beberapa pekan terakhir.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT, Yohanes Rumat, menilai Provinsi NTT membutuhkan sosok Sekda yang berpengalaman serta memiliki kapasitas kerja kelas nasional guna mendukung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun yang dicanangkan Gubernur NTT.
Menurut Yohanes, posisi Sekda sangat vital karena berperan sebagai motor penggerak birokrasi sekaligus dapur utama pemerintahan daerah.
“Gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Sekda adalah tim inti yang mengatur seluruh sistem birokrasi, keuangan, dan sumber daya aparatur. Karena itu dibutuhkan figur yang benar-benar kuat, berpengalaman, dan mampu bekerja di bawah tekanan target PAD yang besar,” ujar Yohanes kepada wartawan di ruang Fraksi PKB DPRD NTT pada Kamis, 8 Januari 2026.
Dia menyebutkan terdapat tiga nama calon Sekda NTT yang memiliki rekam jejak baik dan lolos melalui proses seleksi ketat, yakni Fransiskus Sales Sodo, Servulus Bobo Riti, dan Ruth Diana Laiskodat.
“Ini bukan orang-orang sembarangan. Ketiganya memiliki kualitas, pengalaman, dan track record yang baik. Namun dari yang terbaik itu, tentu harus dipilih satu figur yang paling sesuai dengan kebutuhan NTT saat ini,” katanya.
Yohanes menegaskan, Fraksi PKB berpandangan NTT membutuhkan figur Sekda yang relatif muda, berpengalaman di birokrasi, serta mampu mengelola ASN tanpa menimbulkan konflik internal. Salah satu opsi yang dinilai tepat adalah menghadirkan figur dari luar birokrasi internal Pemerintah Provinsi NTT.
“Selama ini, jika Sekda berasal dari internal, sering muncul konflik kepentingan, baik terkait jabatan eselon II, III, maupun IV. Karena itu, figur dari luar dinilai lebih netral dan mampu menenangkan dinamika internal PNS,” jelasnya.
Ia secara terbuka menyebut pengalaman birokrasi di daerah dengan skala nasional seperti Manggarai Barat sebagai nilai tambah. Menurutnya, daerah tersebut berhasil meningkatkan PAD secara signifikan berkat kerja sama solid antara kepala daerah dan Sekda.
“PAD Manggarai Barat bahkan melampaui pendapatan provinsi. Ini menjadi peluang besar bagi NTT jika pengalaman tersebut bisa ditarik dan diterapkan di tingkat provinsi,” ujar Politisi PKB NTT ini.
Selain itu, Yohanes juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan birokrasi di NTT. Ia menilai sudah saatnya figur-figur muda potensial diberi ruang dan tanggung jawab agar pembangunan daerah berjalan berkelanjutan.
“Kalau kita terus mengangkat orang-orang yang mendekati masa pensiun, perubahan akan sulit terjadi. Figur muda yang berpengalaman harus diberi kepercayaan agar NTT bisa terus bergerak maju,” tegasnya.
Meski Fraksi PKB menyampaikan pandangan secara terbuka, Yohanes menegaskan pihaknya tetap menghormati mekanisme dan keputusan akhir yang berada di tangan pemerintah pusat.
“Keputusan akhir tetap ada di Jakarta sesuai aturan BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Siapapun yang ditetapkan nanti, kami hormati. Namun sebagai tanggung jawab politik dan moral kepada publik, PKB merasa perlu menyampaikan pandangan ini secara terbuka,” pungkasnya. ***
