Suarantt.id, Kupang-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi NTT. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2025, bertempat di Hotel Harper Kupang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua TP PKK Provinsi NTT Veta Christina Sirait, perwakilan dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kepala BKKBN Perwakilan NTT, serta pimpinan perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT.
Dalam sambutannya, Wagub Johni menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting.
“Harapannya, kegiatan ini juga semakin menguatkan kolaborasi lintas sektor dengan keterlibatan aktif dari berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan lainnya dalam menurunkan angka stunting,” ujar Johni.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting sebesar 18,8 persen pada tahun 2025, dan 14,2 persen pada akhir RPJMN 2029, sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.
“Stunting menjadi perhatian serius pemerintah dalam satu dekade terakhir. Berbagai program strategis terus digulirkan untuk menjawab tantangan ini,” tambahnya.
Johni memaparkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen. Namun, NTT masih menghadapi tantangan besar dengan angka prevalensi stunting sebesar 37 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
“Artinya, 4 dari 10 anak balita di NTT mengalami stunting. Ini harus menjadi alarm bagi kita semua untuk bergerak cepat dan bersama-sama menanganinya,” tegasnya.
Pemprov NTT, lanjut Johni, telah menetapkan enam kelompok sasaran utama dalam intervensi penurunan stunting, yaitu ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, anak usia 0–23 bulan (BADUTA), anak usia 24–59 bulan (BALITA), remaja putri, calon pengantin, serta rumah tangga dan masyarakat umum.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi Posyandu sebagai pusat komando pelayanan gizi dan pencegahan stunting. Dalam 100 hari kerja, sebanyak 1.790 kader telah dilatih dan lulus dengan 25 kompetensi dasar, mendekati target 2.200 kader. Kolaborasi dengan Yayasan 1.000 Hari juga telah menghasilkan 2.564 kader terlatih dari target 12.000 kader dalam satu tahun.
“Kader dengan kompetensi dasar ini penting untuk memperkuat deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi, dan kampanye hidup sehat di tengah masyarakat,” jelas Johni.
Mengakhiri sambutannya, Johni mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama, terpadu, dan kolaboratif dalam menurunkan stunting di NTT.
“Kita harus bersatu, bergandengan tangan bersama pemerintah, tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen untuk menangani stunting secara tuntas di NTT,” pungkasnya. ***
