Suarantt.id, Kupang-Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, menyoroti kondisi sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai bermasalah.
Ia mengungkapkan adanya ruang-ruang sekolah yang hingga kini belum dapat digunakan oleh siswa karena pekerjaan fisiknya belum rampung, namun kontraktor telah memaksa pihak sekolah untuk menerima kunci.
“Banyak ruang sekolah yang tidak digunakan karena kepala sekolah bilang dari kontraktor memaksa untuk terima kunci. Namun kepala sekolah tidak berani terima karena pekerjaannya belum beres, termasuk plafonnya yang roboh,” ujar Anita kepada wartawan usai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III Partai Demokrat NTT di Hotel Kristal Kupang pada Sabtu (4/10/2025).
Anita menegaskan, dirinya memiliki data terkait beberapa sekolah yang mengalami masalah serupa dan berencana menindaklanjutinya dengan memanggil pihak terkait. “Saya juga punya data soal beberapa sekolah, nanti saya tanyakan hal itu. Karena ini pekerjaan dari PUPR, dan kita akan bertanya kepada PUPR siapa yang melakukan pengawasan,” tegasnya.
Legislator asal NTT itu juga mengaku heran terhadap lemahnya pengawasan di lapangan. Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan proyek-proyek tersebut.
“Saya juga bingung, siapa yang melakukan pengawasan, apakah PUPR provinsi atau kabupaten/kota. Jika lokasinya di kota, maka PUPR Kota yang harus mengawasi, begitu juga di kabupaten atau provinsi,” katanya.
Lebih lanjut, Anita mengungkapkan, terdapat sekolah yang hanya memiliki dua ruang kelas baru, padahal anggaran yang digunakan mencapai sekitar Rp1,8 miliar. “Ada juga sekolah yang saya datangi, hanya dua ruang kelas sementara dananya kalau tidak salah sekitar Rp1,8 miliar untuk rehab. Ada juga sekolah yang bangun baru, tapi kondisinya belum sesuai harapan,” ungkap Politisi Partai Demokrat itu.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana pembangunan pendidikan. “Bangunan sekolah harus benar-benar layak dan memenuhi standar, termasuk akses bagi penyandang disabilitas. Jangan sampai dana besar keluar, tapi hasilnya tidak bisa digunakan anak-anak kita,” tutup Anita. ***
