Suarantt.id, Maumere-Gagasan besar lahir dari ujung timur Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Fraksi Partai Golkar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Kelimutu Ballroom, Capa Hotel, Maumere pada Kamis (12/2/2026).
Forum strategis ini menghadirkan regulator, praktisi keuangan, hingga akademisi untuk membedah potensi obligasi daerah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan seperti NTT yang selama ini menghadapi keterbatasan fiskal.
Hadir sebagai narasumber utama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Prof. Didin Fatihudin (Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya), Arman Syifa (Direktur Pemeriksaan V.B BPK RI), serta Sandy Firdaus (Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI).
Dalam keynote speech-nya, Gubernur Melki menegaskan bahwa obligasi daerah bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan wujud modern dari semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur Pancasila.
“Republik ini berdiri karena Pancasila ditemukan di Ende. Spirit gotong royong jangan hanya muncul saat bencana, tetapi harus hadir sejak awal pembangunan. Obligasi daerah adalah partisipasi ekonomi konkret: dari, oleh, dan untuk kita,” tegasnya.
Dia menjelaskan, dana yang dihimpun melalui obligasi daerah akan diarahkan untuk membiayai sektor-sektor produktif dan vital, seperti pembangunan pelabuhan termasuk di Paga guna menekan inflasi pengelolaan air minum dan sampah, hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.
Meski pertumbuhan ekonomi NTT telah mencapai 5,05 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 17,5 persen, Melki menekankan bahwa tantangan struktural masih besar.
Ia berharap NTT dapat menjadi provinsi pertama yang mengeksekusi skema obligasi daerah setelah regulasi di tingkat pusat disahkan.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, yang membuka acara secara resmi, menyoroti pentingnya payung hukum yang kuat agar skema obligasi daerah dapat berjalan optimal dan dipercaya investor.
“Ini adalah blessing in disguise. Kebijakan Presiden Prabowo mendorong daerah untuk lebih mandiri. Melalui obligasi daerah, kita bisa membiayai proyek produktif seperti rumah sakit, pelabuhan, atau pasar induk yang menghasilkan cash flow untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Dia berharap regulasi setingkat undang-undang segera rampung sehingga pasar obligasi daerah memiliki kepastian hukum dan daya tarik investasi yang kuat.
Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Gorgonius Nago Bapa, menyatakan bahwa sarasehan ini merupakan langkah konkret menjawab keterbatasan fiskal daerah.
“Obligasi daerah bukan semata persoalan teknis, tetapi menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik dan keberpihakan nyata pada masyarakat. Dialog seperti ini penting agar kita memahami peluang dan tantangannya secara utuh,” katanya.
Plt. Sekjen MPR RI yang diwakili Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Anies Mayangsari Muninggar, menilai diskursus pembiayaan daerah memiliki resonansi kuat terhadap ketahanan negara.
Menurutnya, penguatan ekosistem fiskal daerah merupakan bagian dari strategi besar membangun Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD se-NTT, perwakilan BPK, Himbara, Kadin NTT, HIPMI, PMKRI, serta jajaran Setjen MPR RI.
Sarasehan ini menjadi sinyal bahwa dari Maumere, NTT tengah merintis langkah berani menuju kemandirian fiskal. Obligasi daerah diproyeksikan bukan hanya sebagai solusi pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen investasi publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mempercepat penurunan kemiskinan di Bumi Flobamorata. ***
