Suarantt.id, Jakarta-Isu kesehatan mental, kemiskinan, serta perlindungan anak di era digital menjadi fokus utama dalam Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan oleh Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di East Tower Lantai 42, Mega Kuningan Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2026) sore.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah tokoh nasional, di antaranya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Endah Sri Rejeki, serta Sekretaris Jenderal GEKIRA Jeremias Ndoen.
Acara ini dibuka oleh Ketua Umum GEKIRA, Nikson Silalahi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen GEKIRA untuk merespons meningkatnya tekanan terhadap kesehatan mental masyarakat di tengah percepatan digitalisasi.
“Teknologi seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan justru dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan narasi yang memecah belah,” ujar Nikson.
Data yang dipaparkan dalam diskusi menunjukkan bahwa lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 19 juta orang mengalami gangguan emosional dan sekitar 12 juta orang mengalami depresi.
Para narasumber menekankan bahwa persoalan kesehatan mental tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang membutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menekankan pentingnya literasi kesehatan mental di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital serta maraknya kejahatan siber.
Menurutnya, era teknologi digital yang serba instan dan saling terkoneksi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru yang turut mempengaruhi kesehatan mental masyarakat.
“Secara nasional sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa, sementara di NTT tantangan penanganannya masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, keterbatasan tenaga psikososial, serta stigma masyarakat,” ungkap Johni.
Ia juga menambahkan bahwa kemudahan akses digital membuat anak dan remaja menghadapi tekanan sosial yang semakin kompleks.
“Karena itu, penguatan ketahanan mental generasi muda perlu dilakukan melalui pendidikan, lingkungan keluarga, serta dukungan sosial yang sehat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko menilai bahwa persoalan kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga menyangkut kualitas peradaban masyarakat.
“Ini bukan saja masalah masing-masing orang, tapi menyangkut peradaban banyak orang. Semua ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan penuh harapan,” kata Budiman.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III KPPPA, Endah Sri Rejeki, memaparkan bahwa sebanyak 1.498 kasus bunuh diri pada anak usia 13-17 tahun tercatat dalam periode 2015 hingga 2023. Ia menegaskan pentingnya penguatan literasi kesehatan mental serta perlindungan anak sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Sementara Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menyoroti pentingnya penyusunan data tunggal nasional serta strategi komprehensif dalam penanganan kemiskinan, termasuk melalui program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menutup diskusi, Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, antara lain menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas nasional, memperluas layanan kesehatan mental, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, serta meningkatkan ketahanan keluarga melalui program sosial dan pendidikan keluarga.
Diskusi publik tersebut diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan solusi bersama guna menghadapi tantangan kesehatan mental, kemiskinan, dan perlindungan anak di era digital. ***
