Suarantt.id, Kupang-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur, Matamira Kale, mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 3,42 persen pada Februari 2026, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,14. Kenaikan inflasi ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga di sejumlah kelompok pengeluaran, khususnya sektor perumahan dan jasa.
“Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama pada sektor perumahan serta jasa,” ujar Matamira Kale.
Berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 4,64 persen dengan IHK 112,29. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,96 persen dengan IHK 110,51.
Secara umum, inflasi tahunan di NTT dipengaruhi oleh kenaikan harga pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 10,37 persen. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami lonjakan tinggi sebesar 21,63 persen.
Kelompok lain yang turut menyumbang inflasi di antaranya makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,67 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen; kesehatan sebesar 1,75 persen; transportasi sebesar 1,04 persen; rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,60 persen; serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,11 persen.
Di sisi lain, terdapat dua kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang turun sebesar 0,64 persen serta kelompok pendidikan yang turun 2,29 persen.
Selain inflasi tahunan, NTT juga mengalami inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,45 persen pada Februari 2026. Sementara secara kumulatif sejak awal tahun (year to date/y-to-d), inflasi tercatat sebesar 1,10 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di NTT masih dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sektor kebutuhan dasar, terutama perumahan dan jasa.
Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di wilayah tersebut. ***
