Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin rapat evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi Flores berkekuatan Magnitudo 7,7 secara virtual pada Sabtu (12/9/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan bencana di tujuh kabupaten terdampak sekaligus mengevaluasi kebijakan perpanjangan masa tanggap darurat sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Gubernur Melki menegaskan, perpanjangan masa tanggap darurat tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh kabupaten. Keputusan harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, pelayanan dasar, kondisi pengungsian, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
“Perpanjangan masa tanggap darurat di masing-masing kabupaten harus dicermati betul sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Kita harus memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan dan situasi riil di lapangan,” tegas Melki.
Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kupang Arief Tyastama, jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, serta para bupati atau perwakilan dari tujuh kabupaten terdampak bersama Forkopimda dan perangkat daerah masing-masing.
Melki meminta seluruh pemerintah daerah melakukan evaluasi secara objektif sebelum menetapkan langkah lanjutan. Kebijakan operasional penanganan bencana di wilayah Flores juga akan ditindaklanjuti secara teknis bersama BPBD Provinsi NTT.
Sementara daerah dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan paling parah akan mendapatkan skema penanganan khusus sesuai karakteristik serta tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
Gubernur Melki juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan dukungan anggaran Bantuan Presiden yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana. Masing-masing kabupaten terdampak mendapat alokasi Rp20 miliar, sedangkan Pemerintah Provinsi NTT mendapat dukungan sebesar Rp40 miliar.
“Dukungan anggaran ini harus kita gunakan secara optimal untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi dan penanganan berjalan cepat,” ujarnya.
Perpanjangan Tanggap Darurat Berbeda di Tiap Daerah
Dalam rapat evaluasi tersebut, masing-masing kabupaten menyampaikan perkembangan penanganan di wilayahnya.
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus melaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Nagekeo memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari hingga 27 September 2026.
Sementara Kabupaten Manggarai Timur masih memberlakukan masa tanggap darurat selama tujuh hari hingga 19 September 2026.
Adapun Pemerintah Kabupaten Ende dan Manggarai masih melakukan evaluasi sebelum menentukan keputusan terkait perpanjangan masa tanggap darurat. Kedua kabupaten tersebut dijadwalkan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perangkat daerah pada Sabtu malam untuk mengevaluasi kondisi terkini.
Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Sikka dan Manggarai Barat secara resmi mengakhiri masa tanggap darurat pada 12 September 2026 dan memasuki tahap Transisi Darurat ke Pemulihan selama 30 hari.
Kalaksa BPBD Kabupaten Sikka melaporkan kondisi di wilayah tersebut secara umum telah jauh membaik dibandingkan masa awal bencana pada 15 Agustus 2026. Namun, wilayah Palue masih membutuhkan perhatian khusus karena memiliki kebutuhan penanganan tersendiri.
Pemerintah Kabupaten Sikka juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki atas dukungan menghadirkan kapal feri pada rute Palue–Maumere. Moda transportasi tersebut diharapkan memperkuat distribusi bantuan logistik ke wilayah Palue yang masih sulit dijangkau.
Sementara itu, Kabupaten Ngada memperpanjang masa tanggap darurat selama tiga hari hingga 15 September 2026. Pemkab Ngada mencatat lebih dari 200 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah kategori berat.
Berdasarkan arahan BNPB, pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat sekitar 1,5 bulan.
14.857 Gempa Susulan, Aktivitas Mulai Menurun
Dalam rapat tersebut, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kupang Arief Tyastama menyampaikan perkembangan aktivitas kegempaan berdasarkan pemantauan BMKG.
Hingga 12 September 2026 pukul 06.00 WITA, tercatat sebanyak 14.857 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 185 gempa dirasakan masyarakat, sementara gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian.
Arief menjelaskan aktivitas gempa susulan secara harian menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan grafik mingguan, jumlah gempa susulan tercatat sebanyak 5.011 kejadian pada minggu pertama, turun menjadi 4.267 pada minggu kedua, 3.160 pada minggu ketiga, dan 2.421 kejadian pada minggu keempat.
Menurut Arief, pola tersebut menunjukkan proses peluruhan aktivitas kegempaan yang konsisten. Meski demikian, gempa susulan belum sepenuhnya berakhir sehingga BMKG masih melakukan pemantauan secara berkelanjutan.
BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa serta tetap mewaspadai kemungkinan gempa susulan.
Pemprov NTT Perkuat Dukungan Lapangan
Sekretaris Daerah Provinsi NTT sekaligus Komandan Posko BPBD Provinsi NTT, Fransiskus Sales Sodo, melaporkan berbagai dukungan logistik yang telah disalurkan Posko Tanggap Darurat Provinsi NTT.
Bantuan tersebut antara lain 40.375 kilogram beras, 4.157 dos mi instan, 2.821 dos air mineral, 2.762 kaleng beras, 837 lembar selimut, 1.217 kotak susu, serta 300 paket hygiene kit.
Fransiskus mengatakan Pemprov NTT akan terus mengerahkan dukungan lintas perangkat daerah selama masa perpanjangan tanggap darurat.
“Untuk merespons kebutuhan pada masa perpanjangan tanggap darurat ini, Pemprov NTT akan terus mengerahkan dukungan. Perangkat daerah terkait akan kita maksimalkan perannya di lapangan guna mendukung percepatan penanganan gempa Flores ini,” ujarnya.
Dinas Perhubungan Provinsi NTT akan memperkuat operasional posko dan titik transshipment, dukungan operasional relawan, serta monitoring dan pengendalian.
Dinas PUPR mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dibutuhkan di lapangan.
Dinas Sosial memperkuat perlindungan sosial dan layanan dasar, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang dan makanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, dukungan psikososial, dapur umum lapangan, serta layanan sosial lainnya.
Dinas Pendidikan Provinsi NTT menyiapkan peralatan sekolah, logistik dan sumber daya manusia guna memastikan keberlanjutan layanan pendidikan.
Sementara Dinas P3A2KB memberikan dukungan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak terdampak bencana.
Dinas Kesehatan mengirimkan Tenaga Cadangan Kesehatan–Emergency Medical Team (TCK-EMT), tim pendampingan psikologis bagi korban di pengungsian, serta melakukan asesmen dan pendampingan Health Emergency Operation Center di kabupaten terdampak.
Inspektorat Daerah Provinsi NTT memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan aksi lapangan. Sedangkan BPBD Provinsi NTT memperkuat pengadaan logistik tanggap darurat, operasional posko provinsi, serta pengerahan personel dan kendaraan ke lokasi terdampak.
Pemulihan Mulai Disiapkan
Selain memastikan kebutuhan selama tanggap darurat, Pemprov NTT mulai menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pemulihan masyarakat di tujuh kabupaten terdampak.
Sejumlah usulan yang dibahas antara lain relaksasi utang bagi masyarakat terdampak pada bank maupun koperasi, pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa dari tujuh kabupaten terdampak yang berkuliah di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta dukungan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur Melki menegaskan, seluruh kebijakan tersebut harus disiapkan secara terukur agar penanganan bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir.
Menurutnya, penanganan harus berlanjut pada pemulihan kehidupan masyarakat serta pembangunan kembali wilayah yang terdampak.
Menutup rapat, Melki menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten, BPBD, Forkopimda, perangkat daerah, relawan, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang telah bekerja sejak hari pertama gempa.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah kabupaten, BPBD, relawan dan seluruh jajaran terkait atas kerja keras yang luar biasa dalam penanganan gempa bumi di Pulau Flores. Kita terus bekerja bersama memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan terbaik,” pungkasnya.
