Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTT atas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta inisiatif pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PSI, Filmon Loasana, dalam Sidang Paripurna DPRD NTT yang membahas Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Filmon menyebut kedua agenda penting tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat tata kelola fiskal yang sehat, berorientasi pada produktivitas, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi yang berani menata kebijakan fiskal di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal daerah,” ujar Filmon.
Fraksi PSI juga mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 dengan tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”. Fraksi berharap semangat persatuan dan gotong royong kaum muda menjadi energi positif dalam membangun NTT yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Dorong Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI menilai bahwa struktur pendapatan daerah NTT masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat yang porsinya mencapai lebih dari 70 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya terbentuk.
Untuk itu, Fraksi PSI mendorong adanya transformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pendapatan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kemandirian fiskal tidak hanya soal menambah angka pendapatan, tetapi membangun ekonomi rakyat yang kuat, produktif, dan berkeadilan,” tegas Ketua DPD PSI Kota Kupang ini.
PSI juga mendorong kebijakan ekonomi kreatif dan inklusif yang berpihak pada masyarakat, seperti pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pertanian bernilai tambah, serta industri kecil dan menengah.
Belanja Daerah Harus Produktif dan Berkeadilan
Fraksi PSI mencatat total belanja daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,88 triliun dengan tema pembangunan “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”
Fraksi mengapresiasi arah kebijakan belanja yang berorientasi pada produktivitas dan pemerataan, namun menekankan perlunya pergeseran dari belanja rutin ke belanja produktif agar alokasi fiskal lebih banyak diarahkan untuk sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.
Fraksi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip value for money agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerataan pembangunan lintas wilayah, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan, disebut sebagai agenda yang perlu mendapat perhatian serius.
“Belanja daerah harus menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif di seluruh wilayah NTT,” tegas Sekertaris Fraksi PSI NTT.
Soroti Penurunan Dana Transfer dan Pembiayaan PPPK
Fraksi PSI turut menyoroti penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah, terutama dengan meningkatnya beban belanja pegawai akibat pengangkatan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PSI mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB agar skema pembiayaan PPPK dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan rasionalisasi belanja secara hati-hati tanpa mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.
Dukung Pembentukan Dana Cadangan PON XXII 2028
Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028, Fraksi PSI memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTT.
Pembentukan dana cadangan sebesar Rp250 miliar yang dialokasikan bertahap mulai 2026 hingga 2028 dinilai sebagai kebijakan fiskal yang visioner dan strategis untuk memastikan kesiapan NTT sebagai tuan rumah bersama bersama Provinsi NTB.
“PON bukan sekadar ajang olahraga, tetapi momentum penting membangun kebanggaan daerah, memperkuat solidaritas nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata daerah,” kata Filmon.
Namun, Fraksi PSI menegaskan bahwa pengelolaan dana cadangan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan melekat dari DPRD dan lembaga audit eksternal. Selain itu, perencanaan infrastruktur olahraga diharapkan memiliki nilai keberlanjutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setelah PON selesai.
Pada akhir pandangannya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lebih lanjut Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028.
“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyatakan menerima dan siap membahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” tutup Filmon Loasana. ***
