Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena menegaskan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di NTT.
Sebagai provinsi yang dikenal sebagai sentra ternak nasional, NTT memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani, baik untuk kebutuhan daerah maupun nasional.
Berdasarkan data periode 2023 hingga 2025, sektor peternakan di NTT menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Populasi sapi meningkat dari 581.918 ekor pada tahun 2023 menjadi 622.276 ekor pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 6,9 persen dalam dua tahun terakhir.
Selain itu, pengiriman sapi keluar daerah yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, kembali pulih pada tahun 2025 dengan jumlah mencapai 59.761 ekor. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap ternak asal NTT tetap terjaga dan kepercayaan terhadap kualitas ternak daerah semakin meningkat.
Populasi ternak lainnya juga mengalami peningkatan signifikan. Populasi kerbau meningkat dari 66.644 ekor menjadi 82.451 ekor atau tumbuh sekitar 23,7 persen. Sementara populasi kuda meningkat dari 29.094 ekor menjadi 41.983 ekor atau naik sekitar 44,3 persen dalam periode yang sama.
Pada ternak kecil, populasi babi tercatat mencapai 1.083.286 ekor pada tahun 2025, disertai pertumbuhan pada komoditas kambing dan domba. Di sektor perunggasan, populasi ayam buras juga meningkat hingga mencapai 4,8 juta ekor.
Meski demikian, Gubernur Melki menekankan bahwa peningkatan populasi ternak bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan sektor peternakan. Pemerintah Provinsi NTT ke depan akan mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas genetik ternak, ketersediaan pakan berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan hewan, serta hilirisasi produk peternakan agar nilai tambah dapat dinikmati di daerah.
Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak boleh berhenti pada peningkatan jumlah ternak semata, tetapi harus diikuti dengan peningkatan nilai tambah, akses pasar, serta kesejahteraan peternak.
Dengan fokus kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk mendorong sektor peternakan yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ***
