Suarantt.id, Kupang-Suara kekecewaan datang dari para pengusaha babi asal Sumba. Mereka menjerit karena hingga kini, pengiriman ratusan ekor babi dari Kupang ke Pulau Sumba tak kunjung diizinkan. Alasannya, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Bupati Umbu Lili Pekuwali belum mengeluarkan rekomendasi pemasukan ternak dengan dalih pencegahan penyebaran virus ASF (African Swine Fever).
Padahal, hasil uji laboratorium terhadap babi-babi tersebut telah dinyatakan sehat dan bebas dari virus ASF. Proses vaksinasi pun telah dilakukan sesuai standar karantina. Namun, pihak Karantina Kupang tetap menolak proses pengiriman karena belum adanya lampu hijau dari Pemerintah Sumba Timur.
Salah satu pengusaha babi, Marthen Billi, menyampaikan keluhannya dengan nada tegas.
“Kami bukan bawa penyakit, kami bawa hasil kerja keras. Hasil lab sudah keluar, babi dinyatakan sehat, tapi tetap ditolak. Ini jelas merugikan kami,” ujarnya kepada wartawan pada Senin (27/10/2025).
Marthen menyebut, ada sekitar 20 pengusaha yang kini terhenti usahanya. Masing-masing memiliki sekitar 30 ekor babi yang telah siap kirim. Semakin lama tertahan, kerugian kian membengkak.
“Kami harus keluarkan biaya besar setiap hari. Satu pengusaha bisa habiskan dua karung pakan per hari untuk 30 ekor babi. Harga pakan satu karung Rp270 ribu. Kalau ini berlarut-larut, kami bisa bangkrut sebelum babi sempat dijual,” tegasnya.
Ironisnya, tujuan pengiriman babi bukan ke Sumba Timur, melainkan ke wilayah lain seperti Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Namun karena jalur transportasi feri di Pulau Sumba, pintu masuknya berada di wilayah Sumba Timur, maka izin tetap harus keluar dari pemerintah daerah setempat.
Marthen menilai kebijakan tanpa solusi ini telah mengorbankan pelaku usaha lokal.
“Kalau memang ada aturan, tolong disesuaikan dengan data lapangan. Jangan asal larang. Kami sudah ikuti semua prosedur kesehatan hewan. Ini bukan soal babi saja, tapi soal keadilan bagi pengusaha kecil,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, para pengusaha berharap Pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, turun tangan agar kebijakan yang terlalu kaku tidak semakin mematikan usaha masyarakat dan menghambat perputaran ekonomi antarwilayah di Sumba.***
