Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nelson Obet Matara menyoroti sejumlah ketidaksesuaian data yang disampaikan dalam pidato satu tahun kepemimpinan Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, khususnya terkait persoalan stunting, pengangguran, hingga kesejahteraan petani dan nelayan.
Menurut Nelson, dalam pidato gubernur tidak dipaparkan secara rinci dan jelas perkembangan data stunting di NTT. Ia menilai penyajian data yang disampaikan masih terkesan umum dan belum memberikan gambaran faktual mengenai kondisi riil di lapangan.
“Target stunting disebutkan turun ke angka 33,1 persen, namun faktanya justru meningkat menjadi 37 persen. Kalau kemiskinan diklaim menurun, seharusnya angka stunting juga ikut turun, bukan malah naik,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD NTT pada Jumat, 20 Pebruari 2026.
Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan produksi padi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Nelson menjelaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di bawah angka 100 menunjukkan bahwa pendapatan dari usaha tani lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran.
“Produksi padi memang naik, tetapi NTP masih di bawah 100. Artinya penerimaan petani lebih kecil dari pengeluaran, sehingga usaha tani masih mengalami kerugian dan kesejahteraan petani belum meningkat,” tegas Ketua BK DPRD NTT ini.
Hal serupa juga terjadi pada sektor perikanan. Nelson menyebutkan bahwa meskipun produksi perikanan mengalami peningkatan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) justru berada pada angka 92,41 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan hasil tangkapan ikan belum berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan.
“Ini berarti ikan yang ditangkap semakin banyak, tetapi pendapatan nelayan tidak mengalami kenaikan,” tambah politisi PDI-P NTT ini.
Lebih lanjut, Nelson juga mempertanyakan tidak dimuatnya sejumlah program nasional dalam pidato gubernur, termasuk program hilirisasi yang merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliana Nomleni, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Kristien Samayati, Petrus B. Robby Tulus, serta Fernando Soares.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perbankan, serta berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. ***
