Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan bahwa hilirisasi menjadi arah utama pembangunan ekonomi daerah dalam pidato satu tahun kepemimpinan mereka.
Menurut Melki, pilar ekonomi berkelanjutan yang kini dijalankan Pemerintah Provinsi NTT bukan sekadar program rutin, melainkan upaya perubahan mendasar terhadap arah sejarah ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa NTT tidak boleh lagi hanya menjadi penyuplai bahan mentah, di mana petani, nelayan, dan peternak berhenti pada tahap produksi primer tanpa nilai tambah.
“Nilai tambah harus tinggal di NTT, lapangan kerja harus tercipta di desa, dan kesejahteraan harus dirasakan oleh rakyat kita sendiri,” ujarnya dalam sidang paripurna DPRD NTT pada Jumat, 20 Pebruari 2026.
Dalam satu tahun pertama pemerintahan, Pemprov NTT mulai membangun fondasi sistem ekonomi berbasis pasar dengan pendekatan produksi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, pengolahan yang dilakukan di dalam daerah, serta jaminan pemasaran produk lokal.
Salah satu strategi yang dijalankan melalui program One Village One Product (OVOP) telah mencakup 44 produk unggulan dengan melibatkan 190 UMKM binaan. Program ini tidak hanya berfokus pada pemilihan produk desa, tetapi juga mendorong identitas ekonomi berbasis potensi lokal melalui pelatihan, penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, serta perluasan pasar.
Implementasi OVOP salah satunya terlihat di Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dukungan program pada 2025 mendorong peningkatan produksi minyak kayu putih, bandeng asap, dan gula lempeng sebagai produk khas desa. Perbaikan sarana produksi, peningkatan kualitas kemasan, hingga fasilitasi perizinan BPOM, sertifikasi halal, dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual turut meningkatkan nilai jual produk masyarakat.
Untuk memastikan produk lokal tidak berhenti di tingkat produksi, pemerintah juga membentuk NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul distribusi dan pemasaran. Melalui sistem ini, rantai pasok mulai tertata, pelaku usaha memperoleh kepastian pasar, dan produk lokal memiliki ruang promosi yang lebih luas.
Selain itu, melalui Gerakan Beli NTT, ASN dan masyarakat didorong untuk mengutamakan penggunaan produk daerah sebagai bagian dari kebijakan afirmatif guna memperkuat sirkulasi ekonomi lokal.
Sebagai bagian dari strategi hilirisasi pangan dan ekonomi kreatif, Pemprov NTT juga menghadirkan Dapur Flobamorata yang diresmikan pada 20 Agustus 2025 di Gedung Dekranasda. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat inovasi pengolahan pangan lokal agar komoditas unggulan dapat diolah, dikemas, distandarisasi, serta memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mengarahkan pembangunan dengan prinsip ekonomi biru guna meningkatkan produksi tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya. Subsektor perikanan tangkap seperti tuna, cakalang, dan tongkol tercatat memberikan kontribusi sebesar 15,31 persen terhadap total produksi perikanan daerah.
Namun demikian, Melki menegaskan bahwa NTT tidak boleh hanya menjadi daerah penangkap ikan. Agenda hilirisasi tetap menjadi prioritas agar pengolahan dilakukan di dalam daerah, lapangan kerja tercipta di wilayah pesisir, serta nilai tambah ekonomi dinikmati masyarakat setempat.
Pada sektor budidaya, diversifikasi dikembangkan melalui komoditas nila, bandeng, dan lele, sementara produksi garam rakyat diperkuat melalui intensifikasi lahan aktif dan modernisasi teknologi.
Pemerintah juga mengaitkan sektor perikanan dengan pembangunan sumber daya manusia melalui kampanye GEMARIKAN yang telah menjangkau 1.800 anak di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Timor Tengah Selatan, serta pelatihan pengolahan ikan bagi 40 kelompok di 10 kabupaten/kota.
Penguatan kelembagaan turut dilakukan melalui pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih di enam lokasi strategis guna memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, serta meningkatkan posisi tawar nelayan.
Melki menutup dengan menegaskan bahwa laut merupakan identitas sekaligus masa depan ekonomi NTT yang harus dikelola secara berdaulat dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. ***
