Suarantt.id, Maumere-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sistem ini mencakup pelatihan, sertifikasi hingga keberangkatan langsung ke negara tujuan tanpa melalui daerah lain.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Musubu di Kabupaten Sikka pada Jumat (17/4/2026).
LPK Musubu diketahui bekerja sama dengan STIKES St. Elisabeth Keuskupan Maumere dalam pelatihan tenaga kesehatan dan bahasa Jepang.
“Jepang adalah salah satu negara dengan standar tinggi untuk pekerja. Mencari orang Indonesia yang masuk standar Jepang itu sulit sekali. LPK Musubu ini salah satu pintu yang kita buka untuk persiapan anak-anak ke Jepang,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, pengembangan PMI tidak boleh hanya bertumpu pada satu negara dan satu sektor. Pemerintah daerah harus mulai melakukan diversifikasi pelatihan sesuai kebutuhan pasar global.
“Kita mesti diversifikasi pelatihan ini, tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga pertanian, otomotif, perikanan dan kelautan. Potensi ini harus kita asah dan maksimalkan,” katanya.
Gubernur juga menyoroti pola lama penempatan PMI asal NTT yang masih didominasi ke Malaysia. Ia secara tegas meminta perubahan arah kebijakan dengan membuka peluang ke negara-negara yang memiliki standar dan perlindungan tenaga kerja lebih baik.
“Kita jangan lagi berpikir Malaysia, Malaysia, Malaysia. Kita harus cari negara-negara yang lebih baik seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura hingga Eropa dan Amerika,” tegasnya.
Menurutnya, peluang kerja di luar negeri sangat besar, khususnya untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Namun, keterbatasan tenaga terampil masih menjadi tantangan.
“Cari 1.000 montir saja kita susah, padahal kebutuhannya besar. Ini peluang, tapi kita belum siap,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Pemprov NTT menargetkan seluruh proses administrasi PMI dapat diselesaikan di daerah, mulai dari pengurusan paspor, pelatihan hingga sertifikasi.
“Kita mau semua proses selesai di NTT. Jadi mereka berangkat langsung dari sini ke negara tujuan tanpa harus transit di daerah lain,” jelasnya.
Selama ini, PMI asal NTT umumnya harus melalui daerah seperti Batam atau Nunukan sebelum ke luar negeri, yang dinilai rawan praktik ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kalau semua proses selesai di sini, kita bisa tekan risiko TPPO dan memastikan pekerja berangkat secara legal,” tambahnya.
Untuk mendukung sistem tersebut, Pemprov NTT juga tengah menyiapkan pembukaan jalur penerbangan internasional langsung dari Kupang, termasuk rencana rute ke Singapura, Malaysia hingga Darwin, Australia.
“Tidak harus langsung besar, bisa dimulai dengan pesawat kecil. Yang penting statusnya internasional sebagai pintu keluar resmi PMI,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan penempatan PMI tidak hanya bergantung pada pelatihan, tetapi juga kesiapan ekosistem, termasuk peran keluarga dan dukungan daerah.
“Kita butuh ekosistem yang rapi. Orang tua juga harus terlibat sejak awal, bukan saat anak sudah siap berangkat,” katanya.
Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Sikka mengoptimalkan potensi pendidikan dan pelatihan yang ada, mengingat daerah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Flores.
“Sikka ini kota pendidikan. Semua potensi harus diaktifkan, termasuk pelatihan vokasi. LPK Musubu bisa menjadi pintu akhir penyiapan tenaga kerja ke berbagai sektor,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Gubernur menyebut kebutuhan global tenaga perawat sangat besar, bahkan mencapai jutaan orang setiap tahun.
“Satu tahun kebutuhan perawat di dunia bisa sampai 14 juta. Ini peluang besar bagi NTT,” jelasnya.
Untuk mengatasi kendala biaya pelatihan, pemerintah telah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat khusus PMI (KUR PMI) melalui Bank NTT dengan alokasi sekitar Rp50 miliar.
“Bagi yang terkendala biaya, bisa memanfaatkan KUR PMI. Negara sudah siapkan dukungannya,” katanya.
Sementara itu, Recruitment Partnership Director LPK Musubu, Vonny Francis Yuki, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini mampu mengirim sekitar 50 pekerja asal NTT ke Jepang setiap tahun.
Ia menyebut, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, khususnya Gubernur NTT dalam proses perizinan awal.
“Kami sempat mengalami kesulitan, tetapi dengan dukungan pemerintah, LPK Musubu bisa berdiri dan berjalan sampai sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, pekerja asal NTT memiliki karakter yang menjadi nilai tambah di pasar kerja internasional, seperti loyalitas dan kerendahan hati.
Bupati Sikka, Juventus Yoris Prima Kago, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan pelatihan vokasi, khususnya bagi masyarakat dari keluarga miskin ekstrem.
“Kami dorong mereka masuk pendidikan vokasi agar memiliki keterampilan dan peluang kerja lebih luas, termasuk ke luar negeri,” ujarnya.
Kunjungan ini menegaskan arah kebijakan Pemprov NTT dalam membangun sistem PMI yang terintegrasi, tidak hanya membuka peluang kerja luar negeri, tetapi juga memastikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ***
