Suarantt.id, Kupang-Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat bersama Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) serta PT Jamkrida NTT guna mengevaluasi kinerja pendapatan daerah, pengelolaan aset, serta memperkuat peran penjaminan kredit dalam mendukung pelaku UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Kristoforus Loko, didampingi Ketua Komisi III Yohanes De Rosari dan Sekretaris Komisi III Drs. Refafi Gah.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti pentingnya evaluasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan di NTT. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah juga menjadi perhatian serius agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Pengelolaan aset daerah harus lebih profesional dan transparan, sehingga tidak hanya terdata dengan baik, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi daerah,” tegas Kristoforus Loko pada Kamis, 7 Mei 2026.
Di sisi lain, Komisi III juga melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Jamkrida NTT, khususnya dalam hal penjaminan kredit bagi pelaku usaha, terutama UMKM.
Peran Jamkrida dinilai sangat strategis dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini masih menghadapi kendala dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan.
Komisi III mendorong Jamkrida NTT untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan UMKM serta pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini termasuk melalui inovasi produk penjaminan, perluasan jangkauan layanan, serta peningkatan kepercayaan mitra perbankan.
Selain itu, aspek kesehatan perusahaan dan strategi pengembangan Jamkrida ke depan juga menjadi bagian penting yang dibahas dalam rapat tersebut.
Komisi III menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik agar Jamkrida tetap sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Ketua Komisi III, Yohanes De Rosari, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Bapenda, dan Jamkrida harus terus diperkuat untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Dengan optimalisasi PAD dan dukungan penjaminan kredit yang kuat, kita berharap UMKM di NTT semakin berkembang dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Komisi III DPRD NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan aset yang produktif, serta penguatan lembaga penjaminan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTT. ***
