Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Forum Koordinasi dan Konsolidasi Arah Kebijakan Kesehatan bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Rabu (4/6/2024). Mengangkat tema “Dari Target Menjadi Aksi: Mewujudkan Masyarakat Sehat NTT Melalui Akselerasi Program Prioritas dan Insentif Kinerja Daerah”, forum ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan langkah nyata untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan di NTT.
Hadir dalam forum ini Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, serta Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi. Kegiatan ini juga diikuti oleh para Bupati/Wali Kota se-NTT dan jajaran pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam sambutannya menekankan pentingnya kebijakan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Menurutnya, karakteristik geografis NTT sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tiap daerah.
“Pelayanan kesehatan di NTT tidak bisa dengan pendekatan seragam. Kita harus fleksibel dan berpihak pada kondisi riil di lapangan,” ujar Gubernur Melki.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, serta optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis kinerja sebagai landasan transformasi kesehatan yang nyata dan terukur.
Lebih lanjut, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT memberi perhatian serius terhadap sektor kesehatan, termasuk dengan memperluas cakupan layanan primer, memperkuat peran puskesmas dan kader kesehatan desa, serta mendukung program nasional seperti “Cek Kesehatan Gratis.”
Terkait upaya penanganan stunting, Gubernur mendorong pendekatan berbasis keluarga melalui penugasan satu orang dari setiap rumah untuk memantau kondisi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
“Kita bisa libatkan suami, saudara, atau orang tua untuk menjadi perpanjangan tangan kader kesehatan. Ini untuk memperkuat deteksi dini dan efektivitas penanganan stunting hingga ke rumah tangga,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program agar transformasi kesehatan berjalan optimal.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Fokus kita adalah meningkatkan harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta menekan prevalensi stunting,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) telah disusun untuk menyatukan berbagai program strategis dan menjadi panduan pelaksanaan kebijakan kesehatan nasional, yang menuntut sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat NTT yang sehat, produktif, dan sejahtera. ***
