Suarantt.id, Kupang-Menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor di musim hujan, Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh wilayah provinsi.
Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit mengatakan pihaknya menindaklanjuti instruksi Menteri Pekerjaan Umum agar seluruh balai di Indonesia, termasuk di NTT, aktif menyediakan peralatan dan personel untuk menghadapi potensi bencana.
“Kami berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk BMKG yang memberikan data cuaca, serta BPBD NTT, pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujar Binsar kepada wartawan usai Apel Siaga Bencana Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang digelar di halaman Kantor BWS Nusa Tenggara II pada Selasa (4/11/25).
Menurut Binsar, kegiatan apel siaga ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa NTT merupakan wilayah dengan potensi tinggi terjadinya banjir dan tanah longsor, terutama pada periode November 2025 hingga Februari 2026 yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas tinggi.
Selain ancaman banjir, Binsar juga menyoroti risiko tanah longsor akibat kondisi tanah yang jenuh air. Bidang Bina Marga, kata dia, telah menyiapkan berbagai peralatan untuk penanganan darurat, seperti alat berat guna membersihkan jalan yang tertimbun longsoran agar akses transportasi tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala BPJN NTT, Janto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap seluruh peralatan dan posko yang tersebar di berbagai pulau di NTT.
“Kami sudah membagi wilayah menjadi beberapa zona, yakni Pulau Timor, Flores, Sumba, Lembata-Alor, serta Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk Pulau Flores saat ini ada penanganan longsor di ruas jalan Wolowaru–Ende, dan posko beserta alat berat seperti ekskavator dan loader sudah disiagakan,” jelas Janto.
BPJN NTT juga telah menyiapkan enam posko bencana di titik-titik rawan longsor. Di Pulau Timor terdapat dua posko masing-masing di PPK 1.1 dan PPK 2.2, sementara di Pulau Flores posko ditempatkan di PPK 3.3 (Ruteng), PPK 4.1 (Nagekeo), PPK 4.2, dan PPK 4.5. Satu posko juga disiagakan di Pulau Sumba (PPK 1.3), serta masing-masing satu titik di wilayah Lembata-Alor dan Rote–Sabu Raijua.
Janto menambahkan, seluruh peralatan dan sumber daya telah disebarkan ke lokasi-lokasi rawan. Dana untuk penanganan darurat juga telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Untuk pembersihan saluran dan longsor kecil, kami akan menggunakan dana swakelola. Masyarakat diimbau untuk segera melapor ke posko terdekat jika menemukan longsoran atau kerusakan jalan,” tutupnya.
Langkah antisipatif ini diharapkan mampu mempercepat respon terhadap bencana serta meminimalkan dampak bagi masyarakat dan infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara Timur. ***
