Suara-ntt.com, Kupang-Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui program pembinaan selama lima tahun, BI menargetkan agar UMKM binaannya dapat mandiri dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional.
“UMKM yang kita bina itu berlangsung selama lima tahun,” ujar Analis Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah (FPPUKIS) BI Perwakilan NTT, Riyza Lisembina Budiarjo, dalam acara Sasando Media Sante-Sante Duduk Ba Omong deng Media di Kantor BI Perwakilan NTT pada Kamis (27/2/25).
Fokus pada Penguatan Produk Halal
Hingga saat ini, BI NTT telah membina 42 UMKM yang tersebar di berbagai daerah di provinsi tersebut. Program pembinaan ini mencakup berbagai sektor usaha, baik produk halal maupun non-halal. Namun, BI lebih memprioritaskan pengembangan produk halal guna memenuhi standar nasional dan internasional.
“Sertifikat halal itu bukan hanya soal produknya, tetapi juga bagaimana proses produksinya. Kita bekerja sama dengan BPOM dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk memastikan standar produk halal terpenuhi,” kata Riyza.
Menurutnya, sertifikasi halal memberikan peluang lebih besar bagi UMKM NTT untuk menembus pasar global. Sejumlah negara, seperti Inggris, mensyaratkan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman yang masuk ke pasarnya. Oleh karena itu, program ini menjadi strategi penting dalam memperluas akses pasar UMKM lokal.
Stabilitas Ekonomi dan Peran UMKM
Riyza juga menegaskan bahwa salah satu fungsi utama BI adalah menjaga stabilitas rupiah, termasuk pengendalian inflasi yang dipengaruhi oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar.
“Pengembangan UMKM ini masuk dalam aspek penawaran. Semakin kuat sektor UMKM, semakin stabil juga pasokan barang dan jasa di masyarakat,” jelasnya.
Dukungan Terbatas untuk Produk Non-Halal
Meskipun BI mendukung pengembangan UMKM di berbagai sektor, sejauh ini belum ada bantuan khusus bagi produk non-halal seperti kuliner sei babi, salah satu makanan khas NTT.
“Saat ini BI belum memberikan support untuk produk non-halal seperti sei daging babi, karena fokus utama kami adalah mendorong produk halal yang memiliki potensi pasar lebih luas,” ungkap Riyza.
Menurutnya, harga daging babi cenderung stagnan dibandingkan dengan daging ayam dan sapi yang lebih fluktuatif, sehingga pengembangannya lebih banyak dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
Meski tidak semua produk UMKM mendapat pembinaan langsung dari BI, Riyza menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung pertumbuhan UMKM secara keseluruhan agar semakin berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Melalui program pembinaan lima tahun ini, BI berharap UMKM di NTT dapat terus berkembang dan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. ***
