Suarantt.id, Kupang-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengejar target pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 meski menghadapi berbagai tantangan di wilayah Flores yang terdampak bencana gempa bumi.
Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral dan Diseminasi BPS NTT, Indra Achmad Souri, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama masyarakat yang menolak didata maupun warga yang belum terjangkau petugas.
Kondisi tersebut semakin menantang karena terdapat delapan kabupaten di Flores yang terdampak bencana. Situasi ini membuat petugas harus menyesuaikan strategi pendataan agar sensus tetap dapat berjalan.
Salah satu strategi yang dilakukan BPS adalah mendatangi langsung lokasi pengungsian, termasuk tenda-tenda dan barak tempat masyarakat terdampak bencana mengungsi.
“Kami menggerakkan semua tenaga dan turun ke lapangan. Bahkan pegawai ditargetkan di atas enam keluarga. Pantang pulang sebelum mencapai target. Kita kerja keroyokan,” ujar Indra dalam diskusi bersama wartawan di Kantor BPS NTT pada Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi petugas tidak hanya kondisi masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga kondisi geografis atau topografi wilayah yang harus dilalui untuk menjangkau seluruh warga.
Petugas dituntut tetap mendatangi masyarakat secara langsung agar tidak ada warga yang terlewat dalam proses pendataan.
“Masalah yang dihadapi oleh petugas di daerah bencana adalah topografi, apalagi bencana. Petugas harus datangi semua warga tanpa terkecuali,” tegasnya.
Indra menegaskan, BPS berkomitmen menyelesaikan pendataan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan agar data ekonomi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
BPS berharap masyarakat dapat memberikan dukungan dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Data hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya menjadi salah satu dasar penting dalam melihat kondisi serta perkembangan aktivitas ekonomi di NTT.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat dengan batas akhir 31 Agustus 2026, BPS NTT terus mendorong seluruh petugas untuk bekerja maksimal, termasuk di wilayah yang masih menghadapi dampak bencana. ***
