Suarantt.id, Kupang-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap masih adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Di antaranya, masih terdapat masyarakat yang menolak untuk didata maupun warga yang hingga kini belum terdata.
Hal tersebut disampaikan Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral dan Diseminasi BPS NTT, Indra Achmad Souri, dalam diskusi bersama wartawan di Kantor BPS NTT pada Rabu (19/8/2026).
Indra menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi membutuhkan dukungan data dan pembiayaan yang memadai. Menurutnya, keberadaan data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau Indonesia tanpa data, akan lebih sulit. Kadang-kadang masyarakat memberikan data tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau datanya tidak sesuai, pemerintah bisa memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Ia menegaskan, data yang dikumpulkan dalam sensus harus diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. BPS juga menjamin kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat.
Menurut Indra, data individu yang dikumpulkan BPS tidak diberikan kepada sembarang pihak. BPS memiliki mekanisme untuk menjaga kerahasiaan informasi responden, termasuk melalui kerja sama dengan unsur terkait dalam bidang keamanan sandi dan siber.
“Data tidak diberikan kepada siapa pun juga karena kita menjaga kerahasiaan data seseorang,” tegasnya.
Indra juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi yang lebih akurat.
Ia menyebut terdapat tiga pilar utama dalam aktivitas ekonomi, yakni pertanian, perdagangan, dan pemerintahan. Khusus di NTT, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.
“Perekonomian di NTT adalah pertanian,” katanya.
Namun, Indra menilai NTT masih menghadapi pekerjaan besar dalam mendorong transformasi ekonomi agar dapat berkembang seperti daerah-daerah lainnya.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Menjelang batas akhir tersebut, BPS NTT masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan masyarakat yang belum terdata dapat dijangkau, termasuk mereka yang sebelumnya menolak memberikan data.
BPS terus mendorong masyarakat agar terbuka kepada petugas sensus dan memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Indra menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi ini,” ajaknya. ***
