Suarantt.id, Waingapu-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri pembukaan Sidang Sinode XLIV Gereja Kristen Sumba (GKS) yang berlangsung di Jemaat GKS Nggongi, Klasis Mahu Karera, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (2/7/2026).
Sidang Sinode yang digelar pada 2 hingga 10 Juli 2026 ini mengusung tema “Merawat Kehidupan dalam Kasih Kristus” dan diikuti oleh utusan dari 57 klasis GKS serta Badan Pelaksana Majelis Sinode (BPMS) GKS.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa Sidang Sinode bukan sekadar agenda organisasi gereja, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi pelayanan, memperbarui visi, serta memperkuat peran gereja dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat.
“Sidang Sinode ini bukan sekadar agenda organisasi gereja. Lebih dari itu, ini adalah momentum rohani untuk mengevaluasi pelayanan, merumuskan langkah ke depan, serta memantapkan peran gereja di tengah jemaat dan masyarakat,” ujar Melki.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan keluarga besar Gereja Kristen Sumba yang selama ini konsisten melayani masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
Menurutnya, GKS telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, hingga pembangunan kehidupan sosial yang damai.
“Gereja dan pemerintah memiliki medan pelayanan yang sama, yaitu bumi NTT dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri membangun daerah ini. Gereja pun tidak dapat bekerja sendiri menjawab kompleksitas persoalan masyarakat. Karena itu, kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
Gubernur Melki juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumba untuk menjadi pelaku utama pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, hingga pariwisata dan budaya.
“Jangan menunggu orang luar datang membangunkan potensi Sumba. Orang Sumba harus menjadi pelaku utama perubahan di tanahnya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan gereja perlu terus diperkuat guna mengatasi berbagai persoalan pembangunan, seperti kemiskinan, stunting, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak Gereja Kristen Sumba untuk mendukung implementasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat.
Program tersebut bertujuan membangun budaya belajar di rumah dan lingkungan masyarakat melalui penetapan waktu belajar setiap hari pukul 18.00 hingga 19.30 WITA.
“Yang ingin kita bangun adalah budaya belajar. Yang ingin kita bentuk adalah kebiasaan baik. Dan yang ingin kita siapkan adalah masa depan anak-anak Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI), Pdt. Jacky Manuputty, menegaskan bahwa Sidang Sinode menjadi momentum penting dalam menentukan arah perjalanan gereja ke depan, termasuk dalam memilih kepemimpinan untuk lima tahun mendatang.
Ia menilai gereja harus terus bertumbuh menjadi institusi yang berpihak kepada kelompok lemah, relevan dengan kebutuhan umat, serta mampu menjadi garam dan terang di tengah kehidupan masyarakat.
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan gereja dalam menjawab berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan seksual.
Ketua Umum Sinode GKS, Pdt. Marlin Lomi, mengajak seluruh peserta sidang untuk mengikuti seluruh proses persidangan dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, serta menyerahkan proses pemilihan pimpinan BPMS kepada tuntunan Tuhan.
Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari Program Perlindungan Pekerja Rentan Pemerintah Provinsi NTT.
Gubernur Melki menjelaskan bahwa Pemprov NTT saat ini tengah menjalankan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 100.000 pekerja rentan di seluruh wilayah NTT yang didanai melalui APBD Provinsi.
Program tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja di sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja maupun kematian. ***
