Suarantt.id, Oelamasi-Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka monitoring dan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). NTT menjadi provinsi pertama yang dikunjungi pasca peluncuran resmi kelembagaan KDMP/KKMP oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2025 lalu.
Dalam kunjungan ini, Menko Pangan didampingi sejumlah pejabat tinggi nasional, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.
Rombongan disambut langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di VIP Pemda Bandara El Tari, Kupang. Usai Shalat Jumat di Masjid Mujahidin Lanud El Tari, rombongan meninjau kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Perkebunan GS Organik dan Kopdes Merah Putih, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
NTT Jadi Prioritas Pertama
Zulkifli Hasan yang juga Ketua Satgas Kopdes Merah Putih menyatakan bahwa NTT menjadi prioritas utama dalam kunjungan kerjanya kali ini.
“Jadi memang NTT menjadi prioritas utama, kunjungan pertama setelah seluruh koperasi terbentuk, saya ke NTT,” ujar Zulhas.
Ia menegaskan pentingnya membangun ekonomi dari desa agar anak-anak muda bisa lebih produktif dan berkontribusi bagi kemajuan lokal.
“Kita ingin agar di desa itu ada kegiatan ekonomi, sehingga anak-anak muda bisa kreatif dan produktif,” tambahnya.
Gubernur NTT: 100 Persen KDMP/KKMP Sudah Terbentuk
Dalam sesi pengarahan di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena melaporkan bahwa seluruh 3.137 desa dan 305 kelurahan di NTT telah membentuk KDMP/KKMP lengkap dengan akta notaris dan pengesahan badan hukum.
“NTT adalah salah satu provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan KDMP/KKMP 100 persen. Peluncuran serentak pada 21 Juli lalu menjadi momen historis,” tegas Melki.
Provinsi NTT juga telah membentuk dua KDMP percontohan yakni di Desa Penfui Timur (Kabupaten Kupang) dan Desa Fatuketi (Kabupaten Belu).
Namun demikian, ia mengakui adanya tantangan dalam operasionalisasi koperasi, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan pendanaan. Pemerintah provinsi telah mengambil langkah-langkah seperti sosialisasi, fasilitasi akta notaris gratis, hingga pelatihan koperasi untuk mempercepat operasionalisasi.
Kopdes sebagai Solusi Ekonomi Rakyat
Menko Pangan RI menekankan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam.
“Kopdes bukan sekadar koperasi simpan pinjam, tapi badan usaha produktif. Harus bisa jadi solusi distribusi pangan, pupuk, hingga kebutuhan pokok,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh kebijakan Presiden Prabowo diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.
“Presiden Prabowo itu pintar, patriot, tahu solusi dan mengerti sejarah kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan adalah untuk pemberdayaan. Politik untuk kemajuan,” ujar Zulhas.
Kemudahan Legalitas dan Tantangan Tata Kelola
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menambahkan bahwa Kopdes yang telah berbadan hukum tidak lagi memerlukan izin khusus untuk menjadi mitra penyalur pupuk, elpiji, dan kebutuhan lainnya.
Namun ia mengingatkan pentingnya manajemen koperasi yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Manajemen Kopdes harus berjalan baik sesuai aturan agar tidak merugikan masyarakat dan negara,” pesannya.
Tanam Padi Bersama Petani
Mengakhiri kunjungannya di Kupang, Menko Pangan RI dan rombongan turut serta dalam penanaman padi bersama para petani di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah. Simbolisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun kedaulatan pangan dari akar rumput dari desa untuk Indonesia. ***
