Suarantt.id, Kupang-Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Nahak, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Malaka yang menanggung biaya ambulans untuk pengantaran jenazah dari Kupang ke Kabupaten Malaka.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu meringankan beban keluarga duka yang selama ini harus menanggung sendiri biaya pemulangan jenazah dari Kupang ke daerah asal.
“Saya mengapresiasi pemerintahan SBS-HMS di Kabupaten Malaka yang menanggung biaya ambulans untuk jenazah dari Kupang ke Malaka. Selama ini itu menjadi beban keluarga duka ketika ada kematian,” ujar Agustinus saat dihubungi media ini pada Selasa, 3 Maret 2026.
Politisi Partai Golkar NTT ini menilai, layanan ambulans gratis tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama dalam situasi duka yang kerap kali membutuhkan biaya besar secara mendadak.
Selain layanan ambulans gratis, Agustinus juga menyoroti kebijakan berobat gratis yang diterapkan di Kabupaten Malaka.
Warga Malaka, kata dia, cukup menunjukkan KTP tanpa harus memperlihatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan medis.
“Layanan ambulans gratis ini melengkapi model berobat gratis dengan KTP yang selama ini berlaku di Malaka. Jika sakit, masyarakat tidak perlu menunjukkan kepesertaan BPJS, cukup dengan KTP Malaka sudah bisa berobat gratis,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan serupa dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lain di Pulau Timor, seperti Belu, Timor Tengah Utara (TTU), dan Timor Tengah Selatan (TTS).
Menurutnya, pengalokasian anggaran untuk pembiayaan mobil jenazah dari Kupang ke daerah asal sangat penting sebagai bentuk empati dan tanggung jawab pemerintah kepada warganya.
“Saya mengharapkan pimpinan daerah di Pulau Timor seperti Belu, TTU, dan TTS perlu mengalokasikan dana untuk pembiayaan mobil jenazah dari Kupang ke daerah asalnya,” tegasnya.
Agustinus menambahkan, kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka patut menjadi contoh dalam upaya memperkuat pelayanan dasar dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat di NTT. ***
