Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan transisi energi nasional berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong pengembangan energi bersih, termasuk target pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, usai menerima kunjungan General Manager PLN NTT F. Eko Sulistyono bersama Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Philiphi de Rozari, serta Kepala Dinas ESDM NTT Viktor Manek di Rumah Jabatan Gubernur pada Selasa (24/3/2026).
Menurut Melki, kebijakan pemerintah pusat untuk beralih dari energi fosil ke energi bersih merupakan langkah strategis menuju kemandirian dan efisiensi energi nasional.
Program tersebut mencakup pembangunan PLTS skala besar, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan energi terbarukan, serta pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal.
“Sebagai Gubernur NTT, saya siap menjalankan arahan Presiden untuk mengembangkan energi listrik berbasis EBT di daerah ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kesiapan NTT didukung oleh statusnya sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan energi baru terbarukan.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mempercepat langkah konkret guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemetaan menyeluruh terhadap potensi energi terbarukan di wilayah NTT, baik yang sudah dikembangkan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Proses ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, PLN, dan kalangan akademisi.
“Kami membahas secara detail potensi yang ada di NTT, apa saja yang sudah berjalan, yang sedang dikerjakan, dan yang akan dikembangkan ke depan bersama PLN dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Melki menegaskan, hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk integrasi ke dalam sistem pendidikan sebagai muatan lokal guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor energi.
Selain itu, Pemprov NTT juga mendorong pengembangan sektor ketenagalistrikan yang sepenuhnya berbasis potensi EBT sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus menjawab tantangan geografis NTT sebagai wilayah kepulauan.
Sementara itu, General Manager PLN NTT, F. Eko Sulistyono, menyatakan bahwa agenda kemandirian energi merupakan momentum strategis untuk mengoptimalkan potensi energi terbarukan di NTT sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.
“PLN memandang ini sebagai peluang untuk memperkuat sistem kelistrikan dan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan di NTT,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, PLN akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan berbagai pemangku kepentingan melalui pemetaan potensi, pengkajian proyek yang telah berjalan, serta penyusunan rencana pengembangan yang terukur dan berkelanjutan.
Dari hasil kajian tersebut, PLN akan mengusulkan sejumlah lokasi prioritas sebagai proyek percontohan (pilot project) pengembangan energi berbasis EBT yang nantinya dapat direplikasi di berbagai wilayah di NTT.
“Beberapa lokasi akan kami siapkan sebagai pilot project yang bisa dikembangkan di wilayah lain,” kata Eko.
Melalui langkah percepatan ini, NTT diharapkan dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam implementasi energi bersih di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga sektor produktif.
Upaya ini juga menjadi bagian dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendorong kemandirian energi nasional yang berkelanjutan. ***
