Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma menggelar Forum Koordinasi dan Konsolidasi Arah Kebijakan Kesehatan di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Rabu (4/6/2025). Forum ini mengusung tema “Dari Target Menjadi Aksi: Mewujudkan Masyarakat Sehat NTT Melalui Akselerasi Program Prioritas Insentif Kinerja Daerah.”
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE., M.A., Ph.D. Mereka disambut langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Turut hadir pula Wakil Wali Kota Kupang, para bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, serta para direktur rumah sakit dari seluruh wilayah NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur Melkiades menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan primer sebagai fondasi pelayanan kesehatan di daerah. Ia menyoroti perlunya optimalisasi peran puskesmas dan kader kesehatan desa sebagai garda terdepan, serta mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi terus mendorong langkah-langkah preventif dan deteksi dini penyakit, yang disertai dengan edukasi dan intervensi kesehatan menyeluruh, terutama di wilayah terpencil,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menekankan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah dua fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Penguatan sektor kesehatan merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju. Kita harus bergerak dari sekadar target menjadi aksi nyata di lapangan,” jelasnya.
Provinsi NTT saat ini memiliki 52 rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas ini menjadi ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat NTT yang tersebar di kepulauan dan wilayah terpencil.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur. ***
