Suarantt.id, Kupang-Fraksi Gabungan Amanat Sejahtera DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui juru bicaranya, Rusding, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangan tersebut, Fraksi menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dermaga, dan akses listrik, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah NTT.
Rusding mengatakan, infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian rakyat, namun masih banyak ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat dan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu yang disorot adalah jalan provinsi ruas Kupang–Baun yang menjadi jalur strategis penghubung masyarakat Amarasi dan kawasan wisata di sekitarnya.
“Kerusakan pada beberapa segmen di wilayah Ikanfoti telah menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Fraksi meminta pemerintah segera mempercepat rehabilitasi dan peningkatan badan jalan Kupang–Baun yang kini mengalami kerusakan sedang hingga berat,” tegas Rusding pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Selain itu, Fraksi juga meminta pemerintah mengalokasikan kembali anggaran untuk pembangunan ruas jalan Labuan Kelambu–Riung di Kabupaten Ngada yang sebelumnya telah dianggarkan dalam Perubahan APBD 2025, namun tidak direalisasikan. Ruas jalan di kawasan pariwisata Riung tersebut kini berada dalam kondisi rusak berat dan dikeluhkan para wisatawan.
Fraksi menambahkan, peningkatan ruas Waepana–Lindi khususnya segmen Wakalope–Ulukao, serta pembangunan drainase di ruas Mbay–Riung juga perlu menjadi prioritas karena sering menyebabkan banjir di beberapa desa wilayah Lengkosambi Raya.
Dalam sektor ketahanan ekonomi masyarakat, Fraksi Amanat Sejahtera juga menyoroti keterbatasan embung dan sumur bor untuk air minum ternak di wilayah Lengkosambi Raya, Kabupaten Ngada. Menurut Fraksi, kebutuhan tersebut sangat mendesak karena masyarakat menggantungkan hidup dari hasil peternakan.
Di wilayah Manggarai Raya, Fraksi menegaskan bahwa hingga kini masih banyak ruas jalan provinsi dalam kondisi rusak parah. Beberapa di antaranya yaitu ruas Nggorang–Wangkung–Kondo, Noa–Hita–Kedindi–Reok, dan Reok–Pota. “Wilayah utara Manggarai Raya selama ini kurang mendapat perhatian, padahal memiliki potensi ekonomi besar di bidang perikanan, pertanian, perdagangan, dan pariwisata,” ujar Rusding.
Lebih lanjut, Fraksi juga menyoroti belum optimalnya program bantuan alat tangkap bagi nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Fraksi menilai penguatan sarana produksi bagi nelayan harus menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir.
Dalam bidang konektivitas antarwilayah, Fraksi menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan dermaga (jetty) di pulau-pulau kecil sebagai infrastruktur vital yang mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan pemasaran hasil laut.
Selain persoalan infrastruktur, Fraksi Amanat Sejahtera menyoroti proyek sumur bor di Kecamatan Sano Nggoang yang hingga kini tidak dapat dimanfaatkan masyarakat. Fraksi menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan proyek pemerintah.
“Proyek yang tidak bisa dimanfaatkan jelas merugikan masyarakat. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek sumur bor yang terbengkalai,” kata Rusding.
Fraksi juga memberikan apresiasi atas langkah Menteri Pertanian menurunkan harga pupuk hingga 20 persen, namun meminta pemerintah provinsi memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Fraksi menyoroti masih banyak desa di wilayah Manggarai Raya yang belum teraliri listrik, seperti Desa Bari (Manggarai Barat), Desa Biting (Manggarai Timur), dan Desa Satar Lenda (Manggarai). Menurut Fraksi, pemerataan akses listrik merupakan prasyarat pembangunan yang harus segera dituntaskan melalui kerja sama pemerintah provinsi, PLN, dan pemerintah kabupaten.
“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga kunci peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat di wilayah terpencil,” ungkapnya.
Terakhir, Fraksi meminta pemerintah meningkatkan dukungan untuk program bantuan ternak di wilayah Manggarai Raya. Fraksi menilai potensi peternakan sangat besar dan dapat menjadi sektor unggulan baru apabila didukung dengan sarana produksi, bibit ternak unggul, dan pendampingan teknis yang memadai.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi Gabungan Amanat Sejahtera menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil harus menjadi prioritas utama APBD 2026, agar pembangunan NTT tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok yang selama ini terpinggirkan. ***
