Suarantt.id, Labuan Bajo-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong pembangunan infrastruktur di NTT tidak hanya berorientasi pada pemulihan pascabencana, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat, pengoptimalan potensi sumber daya alam, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Melki dalam pertemuan reses Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan para kepala daerah se-daratan Flores di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo pada Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Melki menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), optimalisasi infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan embung, hingga penguatan regulasi usaha pariwisata berbasis kapal pinisi dan kapal kayu.
Menurut Melki, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada penyelesaian proyek fisik. Infrastruktur harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat konektivitas antardaerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Pembangunan infrastruktur harus menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya membangun secara fisik, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi daerah,” menjadi penekanan dalam arah pembangunan yang didorong Gubernur Melki.
Pelabuhan Perikanan Nusantara untuk Dongkrak Ekonomi Kelautan
Salah satu usulan utama yang disampaikan Melki adalah pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara agar hasil tangkapan ikan dari NTT dapat dipasarkan, didistribusikan, bahkan diekspor langsung dari daerah.
Sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, NTT memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung infrastruktur yang memadai agar memberikan nilai tambah bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Melki menilai, keberadaan pelabuhan perikanan yang dilengkapi fasilitas pendukung dapat memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil laut.
Dengan demikian, manfaat ekonomi sektor kelautan tidak hanya diperoleh dari penjualan hasil tangkapan, tetapi juga melalui kegiatan penyimpanan, pengolahan, distribusi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.
“NTT punya potensi laut yang luar biasa,” demikian penekanan Melki mengenai pentingnya dukungan infrastruktur untuk mengoptimalkan kekayaan laut daerah.
Pembangunan pelabuhan perikanan diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian NTT.
Melki Dorong Perbanyak Embung, Air Harus Sampai ke Petani
Selain sektor kelautan, Melki menyoroti pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan dan jaringan irigasi yang belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia mendorong agar pembangunan embung mendapat perhatian lebih besar sesuai kebutuhan dan kondisi geografis setiap wilayah. Embung dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau untuk mendukung ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Menurut Melki, pembangunan bendungan berukuran besar harus disertai perencanaan jaringan distribusi air yang memadai. Tanpa jaringan irigasi sekunder dan tersier, air dari bendungan berpotensi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani.
“Jangan sampai pemerintah membangun bendungan besar dengan biaya tinggi, tetapi manfaat airnya belum dapat dioptimalkan karena jaringan irigasi yang mengalirkan air ke lahan pertanian belum tersedia secara memadai,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan infrastruktur air tidak semata-mata diukur dari selesainya konstruksi bendungan, tetapi juga dari kemampuan infrastruktur tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Melki meminta agar perencanaan pembangunan memperhitungkan seluruh komponen, mulai dari bangunan utama hingga jaringan distribusi yang menjangkau lahan pertanian dan permukiman.
Melalui pembangunan embung yang sesuai kebutuhan serta optimalisasi jaringan irigasi, pemerintah diharapkan mampu memperluas akses air, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah NTT.
Regulasi Kapal Pinisi, Peluang Tingkatkan PAD
Melki juga menyoroti perlunya kejelasan regulasi bagi usaha pariwisata berbasis kapal pinisi dan kapal kayu, terutama di kawasan Labuan Bajo yang berkembang sebagai destinasi wisata bahari.
Menurutnya, sejumlah kapal wisata menyediakan layanan penginapan, makanan, dan minuman bagi wisatawan selama perjalanan. Model usaha tersebut perlu didukung aturan yang jelas mengenai perizinan, standar usaha, dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melki menilai, pengaturan tersebut penting untuk menciptakan persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha pariwisata di laut dan di darat.
Hotel dan restoran di darat memiliki kewajiban usaha serta perpajakan yang harus dipenuhi. Karena itu, kegiatan usaha sejenis di atas kapal juga perlu mendapatkan kejelasan regulasi berdasarkan karakteristik dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain memberikan kepastian hukum, pengaturan yang tepat berpotensi membuka peluang optimalisasi PAD apabila kegiatan usaha tersebut memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membangun koordinasi untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga usaha pariwisata berbasis kapal dapat berkembang secara sehat, tertib, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, pertumbuhan pariwisata bahari diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan daerah.
Ketua Komisi V DPR RI Siap Dorong Usulan Infrastruktur
Menanggapi usulan Gubernur NTT, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan pihaknya akan mendorong berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan bidang kerja komisinya sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Terkait usulan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Lasarus menjelaskan bahwa urusan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Meski demikian, ia menyatakan akan menyampaikan usulan tersebut kepada Komisi IV agar dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
Lasarus juga mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk membangun komunikasi langsung dengan kementerian terkait guna memperkuat proses pengusulan dan tindak lanjut pembangunan pelabuhan perikanan.
“Untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara, itu merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bermitra dengan Komisi IV DPR RI. Kami akan menyampaikan usulan ini kepada Komisi IV. Kami juga berharap Pak Gubernur dan jajaran dapat membangun komunikasi dengan kementerian terkait agar rencana ini bisa diperjuangkan dan direalisasikan,” jelas Lasarus.
Sementara itu, berbagai usulan lain yang masuk dalam lingkup kerja Komisi V akan didorong sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di tingkat pusat.
Dukungan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait agar kebutuhan pembangunan NTT dapat ditindaklanjuti berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Pertemuan reses Komisi V DPR RI tersebut tidak hanya membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Flores, tetapi juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Pemulihan jalan, jembatan, perumahan, fasilitas publik, dan infrastruktur dasar tetap menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat terdampak bencana. Namun, pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan daerah, terutama perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Usulan pembangunan pelabuhan perikanan, optimalisasi bendungan dan embung, serta penguatan regulasi usaha pariwisata bahari menjadi bagian dari upaya menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan produktivitas dan penerimaan daerah.
Bagi NTT, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran menjadi penting agar potensi sumber daya alam tidak hanya menjadi kekayaan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah pusat, DPR RI, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, berbagai usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
Melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi, Gubernur Melki Laka Lena mendorong agar infrastruktur NTT tidak hanya menjadi sarana konektivitas dan pemulihan pascabencana, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
