Suarantt.id, Ruteng-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya keseragaman data kerusakan akibat gempa bumi Flores antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki dalam rapat percepatan penanganan gempa bumi Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Manggarai, Kamis (10/9/2026).
“Datanya harus sama, termasuk jenis kerusakannya. Kita butuh validitas data yang sama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Ini penting supaya penanganannya bisa dipercepat dan tidak terjadi perbedaan data ketika masuk pada tahapan berikutnya,” tegas Melki.
Menurutnya, penanganan gempa tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah harus mulai menyiapkan langkah terukur untuk memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Salah satu kunci utama dalam tahapan tersebut adalah memastikan data kerusakan dan kebutuhan masyarakat benar-benar valid serta seragam. Dengan demikian, pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat dapat dilakukan secara tepat dan tidak terhambat oleh perbedaan data.
Fasilitas Kesehatan Harus Segera Dipulihkan
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan kembali fasilitas publik yang mengalami kerusakan, terutama fasilitas kesehatan.
Langkah tersebut dinilai mendesak karena masyarakat akan segera memasuki musim penghujan. Fasilitas kesehatan yang rusak harus segera disiapkan agar pelayanan kepada warga terdampak tetap berjalan.
“Intinya kita butuh percepatan penanganan. Kalau tidak segera dibangun, terutama fasilitas kesehatan, harus segera disiapkan karena kita sudah mau masuk musim penghujan,” katanya.
Selain pemulihan fasilitas publik, Melki meminta distribusi bantuan tanggap darurat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah terdampak.
Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan, terutama kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tenda dan selimut.
“Hari ini kami ingin memastikan, terkait dengan tanggap darurat, tidak boleh lagi ada masyarakat yang sampai hari ini belum tersentuh sama sekali bantuan. Paling tidak untuk urusan makan dan minum, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya sudah harus diterima oleh seluruh warga terdampak,” tegasnya.
Huntara dan Validasi Data Jadi Perhatian
Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Mochamad Arief Hidayat, turut mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Ia meminta pemerintah daerah segera mempercepat validasi data kerusakan rumah sebagai dasar pengajuan dan pencairan dana stimulan perbaikan rumah masyarakat terdampak.
“Data kerusakan yang sudah masuk akan dilakukan uji publik terlebih dahulu sebelum dimulai proses pencairan dana stimulan. Prosesnya akan kita permudah untuk pentransferan anggaran dana stimulan ini,” jelas Arief.
Ia secara khusus mendorong pemerintah daerah segera melakukan uji publik terhadap data kerusakan yang telah masuk pada tahap pertama agar proses pencairan bantuan dapat segera dilakukan.
Arief menjelaskan, dana stimulan tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan sedang dan ringan. Masing-masing akan menerima Rp30 juta untuk kategori rusak sedang dan Rp15 juta untuk kategori rusak ringan.
Sementara itu, rumah dengan kategori rusak berat akan mendapatkan bantuan senilai Rp70 juta melalui skema bantuan hunian tetap yang dibangun pemerintah.
Manggarai Catat 56 Korban Meninggal
Dalam rapat tersebut, Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit melaporkan bahwa dampak gempa di Kabupaten Manggarai masih membutuhkan penanganan serius.
Hingga saat ini, tercatat 56 orang meninggal dunia dan 29 orang mengalami luka berat. Sementara jumlah pengungsi mencapai 12.563 orang.
Kerusakan juga terjadi pada 22.940 rumah, dengan rincian 7.634 rumah rusak berat, 6.806 rusak sedang dan 8.500 rusak ringan.
Fasilitas kesehatan turut terdampak. Rumah sakit mengalami kerusakan berat sehingga pelayanan dipindahkan ke rumah sakit lapangan. Kendati beroperasi dalam kondisi terbatas, pelayanan kesehatan masih dapat berjalan secara penuh.
Bupati Heri Nabit juga melaporkan terdapat 5.256 pengungsi rentan yang terdiri atas bayi, anak-anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya.
Sementara itu, penyakit yang paling banyak ditemukan di kalangan pengungsi antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan hipertensi.
Menurutnya, terdapat sejumlah kebutuhan penanganan yang berada di luar kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Karena itu, percepatan penyediaan dan penguatan data menjadi penting sebagai dasar pengajuan kebutuhan kepada pemerintah pusat.
Melki Dorong Pemulihan Ekonomi dan Mitigasi
Di tengah proses tanggap darurat dan persiapan transisi menuju rehabilitasi serta rekonstruksi, Gubernur Melki mengajak seluruh pihak membangun kesadaran baru dalam menghadapi ancaman gempa.
Masyarakat, kata dia, harus memahami bahwa wilayah Flores memiliki risiko gempa sehingga mitigasi dan kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Kita harus bersahabat dengan gempa. Berdamai dalam pengertian masyarakat bisa memahami mitigasi gempa, kemudian bisa kembali melakukan aktivitas normal. Yang kita dorong adalah bagaimana kehidupan masyarakat di berbagai sektor bisa dipulihkan dan kembali normal,” jelasnya.
Melki juga meminta seluruh dukungan pemerintah pusat yang telah diberikan untuk penanganan gempa Flores dimanfaatkan secara maksimal. Sinergi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat harus diperkuat agar kebutuhan pemulihan di daerah dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi, ia menekankan pentingnya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai pijakan bersama dalam membangun kembali wilayah terdampak gempa.
R3P, menurutnya, tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi dasar untuk menghadirkan desain pembangunan Flores yang lebih baik, aman dan tangguh terhadap bencana.
Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi NTT mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi pertanian hingga alat pascapanen. Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi perhatian agar aktivitas produksi masyarakat dapat segera kembali berjalan.
Sementara di sektor kelautan dan perikanan, data nelayan terdampak akan disinkronkan bersama pemerintah kabupaten sebagai dasar penentuan intervensi dan bantuan.
Untuk sektor UMKM, Pemprov NTT terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan untuk mendorong relaksasi pembiayaan serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema keringanan bagi pelaku usaha terdampak.
Selain dukungan pemulihan ekonomi, Pemprov NTT juga telah memberikan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 75 persen bagi masyarakat di wilayah terdampak gempa dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Lambertus Paput, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paulus Peos, pimpinan perangkat daerah serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Manggarai.
Editor: Suarantt.id
