Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima audiensi jajaran Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT di ruang kerjanya pada Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dan PMI dalam bidang kemanusiaan, pelayanan air bersih, serta pengelolaan darah yang transparan dan profesional.
Dalam audiensi itu, Gubernur Laka Lena didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Samuel Halundaka, serta Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Maria Anggreini. Sementara dari pihak PMI, hadir Ketua PMI Provinsi NTT Afridus Bria Seran dan Bendahara PMI NTT Bobby Pitoby.
Ketua PMI NTT, Afridus Bria Seran, menyampaikan sejumlah laporan kegiatan dan rencana kerja organisasi, termasuk Program ELECTRA yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Manggarai, serta Program SIAP SIAGA hasil kerja sama dengan Australian Red Cross dan DFAT Australia untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana lintas negara bersama Palang Merah Timor Leste (CVTL).
Selain program tersebut, PMI NTT juga tengah menjalankan pelayanan air bersih bagi pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, serta bagi korban banjir dan longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Pelayanan ini meliputi distribusi air dengan mobil tangki dan pembangunan sistem pipanisasi air bersih di hunian sementara Lewotobi dengan dukungan Australian Red Cross.
Gubernur Laka Lena menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kiprah PMI NTT dalam membantu masyarakat di tengah situasi darurat bencana. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT siap mendukung penuh setiap upaya PMI, terutama yang berkaitan dengan pelayanan air bersih dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
“Pemerintah siap berkolaborasi dengan PMI melalui BPBD dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten terdampak agar pelayanan kemanusiaan dapat berjalan cepat dan berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan juga secara rutin melakukan inspeksi kualitas air bersih di lokasi pengungsian untuk memastikan keamanan dan kesehatan warga terdampak bencana.
Selain isu tanggap darurat, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembaruan skema Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) antara PMI dan rumah sakit pemerintah. Menurutnya, perlu ada penyesuaian agar mekanisme pembiayaan lebih transparan, efisien, dan tidak memberatkan salah satu pihak.
“Kita perlu meninjau ulang skema Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) agar lebih transparan, efisien, dan adil bagi semua pihak. Pemerintah siap memfasilitasi pembahasan bersama PMI dan Dinas Kesehatan untuk menyusun mekanisme baru yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, PMI NTT juga menyampaikan rencana kegiatan ke depan, antara lain pengadaan alat kesehatan darah sesuai standar Kemenkes, pelaksanaan Musyawarah Kerja Provinsi PMI tahun 2025, Musyawarah Provinsi PMI tahun 2026, serta percepatan pembangunan Rumah Susun Pusdiklat PMI NTT yang telah diusulkan kembali dalam DIPA 2025 Kementerian PUPR.
Audiensi tersebut menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan PMI untuk terus memperkuat kolaborasi di bidang kemanusiaan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta memastikan pelayanan darah dan air bersih yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. ***
