Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi melantik Johny E. Ataupah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi NTT dalam sebuah acara yang berlangsung di Hotel Sasando, Kupang pada Senin (18/5/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wuisan, para asisten sekda, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa jabatan Kepala Bapenda merupakan posisi strategis yang menentukan kekuatan fiskal daerah. Ia secara tegas menantang Johny Ataupah untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai 50 persen dari total belanja APBD tahun 2026.
“Pelantikan ini sangat penting bagi saya dan Pak Wakil Gubernur, karena tahun 2026 ini kami menargetkan setengah dari belanja APBD Provinsi NTT bersumber dari PAD. Ini langkah berani di tengah efisiensi anggaran saat ini,” tegas Melki.
Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, Pemerintah Provinsi NTT tidak ingin pembangunan daerah terhambat akibat ketergantungan pada transfer pusat. Karena itu, penguatan PAD menjadi strategi utama untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kalau kita mau pembangunan tetap berjalan dengan baik, satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD. Dan lebih dari 70 persen sumber pendapatan daerah itu ada di Bapenda,” ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan Mei 2026 baru mencapai 15,53 persen, angka yang dinilai masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Untuk itu, ia meminta agar di bawah kepemimpinan Johny Ataupah, Bapenda dapat bergerak cepat, adaptif, dan inovatif dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan. Sejumlah langkah strategis pun ditekankan, mulai dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, inovasi penagihan pajak, perluasan basis pajak, hingga digitalisasi sistem pemungutan.
“Kita harus mencegah kebocoran, memperkuat integritas aparatur, serta memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah,” tegasnya.
Salah satu potensi besar yang disoroti adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan evaluasi pemerintah, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih berada di bawah 50 persen.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda di kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat guna meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Daerah lain bisa bertumpu pada sektor kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD. Kita juga harus memastikan seluruh UPTD bergerak bersama,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur juga memaparkan kondisi ekonomi NTT yang mulai menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,32 persen, didorong oleh sektor akomodasi dan makan minum, belanja pemerintah, serta sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan konsumsi rumah tangga.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa NTT masih menghadapi berbagai tantangan seperti angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 17,5 persen, stunting, serta rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 8,22 tahun.
“Karena itu, stabilitas fiskal harus kita jaga agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, khususnya jajaran Bapenda, untuk menjadi “jenderal lapangan” dalam mengawal program prioritas daerah, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk unggulan, serta pengembangan program One Village One Product (OVOP) dan One School One Product (OSOP).
Selain itu, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terus didorong agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Sebelum dilantik sebagai Kepala Bapenda Provinsi NTT, Johny E. Ataupah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Pelantikan ini sebelumnya direncanakan bersamaan dengan pelantikan 31 pejabat pimpinan tinggi pratama pada Maret 2026, namun mengalami penyesuaian jadwal karena proses administrasi di tingkat pusat. ***
