Oleh: Fransiskus Solanus Afeanpah, S.H., M.H.
Suarantt.id, Kupang-Makassar, dengan riuh angin laut dan denyut pelabuhan tuanya, menjadi saksi penyelenggaraan Rakernas I Partai NasDem 2025. Mengusung tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa”, perhelatan ini tidak sekadar forum kerja internal, melainkan panggilan moral untuk membangun politik yang berakar pada refleksi, bukan reaksi.
Hannah Arendt mengingatkan, kemerdekaan berpikir adalah inti kemerdekaan bertindak. Tanpanya, politik hanya menjadi teknik menguasai, bukan seni memimpin. Dalam konteks itu, NasDem menawarkan politik reflektif—sebuah upaya memutus mata rantai politik instan dan membangun visi jangka panjang.
Rakernas ini menegaskan tiga poros kerja: memperkuat struktur organisasi, konsolidasi internal, dan kesiapan menghadapi Pemilu 2029. Antonio Gramsci menyebut langkah seperti ini sebagai war of position—perjuangan ide yang membentuk kesadaran publik melalui legitimasi nilai, bukan sekadar angka suara.
Partai politik, seperti diingatkan John Rawls, harus menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh kader, dari pusat hingga pelosok, untuk memperoleh pendidikan politik dan saluran aspirasi. Tanpa itu, partai mudah terjebak pada elitisasi dan kehilangan akar di masyarakat.
Pidato politik Surya Paloh menegaskan pentingnya konsistensi berpikir dan bertindak. NasDem, katanya, harus menjadi pionir yang memberi teladan, berani menghadapi fakta, dan menjaga kemandirian berpikir meski berkoalisi dengan pemerintah. Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai habitus politik otonom—identitas ideologis yang tetap utuh di tengah dinamika kekuasaan.
Rekomendasi Rakernas pun mencerminkan keberpihakan pada prinsip rule of law dan keadilan substantif: penegakan konstitusi, pengesahan UU Masyarakat Hukum Adat dan UU PPRT, pembenahan sistem pemilu, sikap terhadap Ibu Kota Nusantara, hingga penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Semua ini, jika dikelola serius, sejalan dengan pemikiran Amartya Sen: ekonomi harus memperluas kemampuan nyata warga untuk hidup sesuai yang mereka nilai berharga.
Habermas mengingatkan, demokrasi sehat memerlukan ruang publik yang rasional-kritis. Di era media sosial yang sarat algoritma, kemandirian berpikir menjadi benteng terakhir agar politik tidak terjebak dalam manufactured consent—kesepakatan semu yang dibentuk oleh arus informasi tanpa verifikasi.
Makassar, kota pelabuhan yang sejak lama menjadi titik temu berbagai peradaban, menjadi simbol tepat bagi langkah NasDem. Dari sinilah partai ini memulai babak baru: membangun politik yang tidak hanya mengejar kemenangan elektoral, tetapi juga merawat integritas ideologis.
Seperti kata Gramsci, krisis lahir ketika yang lama belum mati dan yang baru belum lahir. Indonesia hari ini berada di persimpangan itu. Tugas NasDem adalah menjadi penjaga nilai sekaligus pelopor inovasi politik. Jika kemandirian berpikir benar-benar dihayati sebagai modus operandi, bukan sekadar tema rapat, dari situlah kemajuan bangsa akan menemukan pijakannya. ***
