Suarantt.id, Labuan Bajo-Komisi IX DPR RI mendesak perbaikan fasilitas dan penguatan program pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat dengan mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Desakan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene, bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Jumat (24/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi BLK Manggarai Barat, mulai dari infrastruktur, ketersediaan instruktur, hingga efektivitas pelatihan kerja bagi masyarakat.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengapresiasi perhatian Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap pengembangan kapasitas tenaga kerja di NTT.
“Kehadiran Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di BLK Manggarai Barat ini menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat NTT,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa keberadaan BLK harus memberikan dampak nyata, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam mendorong lahirnya wirausahawan baru.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa saja yang perlu dibawa dalam rapat kerja di Komisi IX. Pelatihan di BLK tidak boleh sekadar rutin dilaksanakan, tetapi harus ada laporan yang jelas terkait alumni, apakah sudah terserap di dunia kerja atau menjadi wirausahawan,” tegasnya.
Felly juga menyoroti keterbatasan fasilitas di BLK Manggarai Barat yang hingga kini belum memiliki ruang kelas khusus. Aktivitas pelatihan teori dan praktik masih memanfaatkan aula utama.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Agung Nuroahmat, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penyediaan sarana dan peralatan pelatihan modern, dengan catatan pemerintah daerah menyiapkan fisik bangunan.
Sebagai solusi jangka pendek, Kemnaker menyarankan penggunaan sekat di aula utama agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.
Selain itu, Kemnaker juga telah mengalokasikan program pelatihan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi 150 hingga 200 peserta pada periode Agustus hingga Desember 2026, yang akan berada di bawah pengampuan BLK Lombok dan BLK Pembina Kupang.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyampaikan bahwa BLK tersebut tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga menampung peserta dari wilayah Manggarai dan Manggarai Timur.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral bersama dalam menyiapkan generasi muda yang siap kerja,” ujarnya.
Menutup kunjungan, Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menggandeng sektor swasta, khususnya industri perhotelan di Labuan Bajo, dalam mendukung pengembangan BLK.
“Kita tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Sektor swasta memiliki kepentingan langsung terhadap ketersediaan SDM lokal yang terampil. Kolaborasi melalui CSR untuk fasilitas asrama dan pelatihan akan saling menguntungkan,” tutup Felly. ***
