Suarantt.id, Kupang-Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan layanan digital di Perpustakaan Daerah NTT. Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi V melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Daerah NTT pada Rabu (4/2/2026).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi fasilitas sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.
Rombongan Komisi V DPRD NTT dipimpin Ketua Komisi V Muhamad Sipriyadin Pua Rake, didampingi Wakil Ketua Komisi Winston Rondo dan Agustinus Nahak serta anggota Kasimirus Kolo, Agustinus Bria Seran, Lili Adoe, Jimur Siena Katrina, Debora Lede, dan Muhammad Ansor.
Mereka diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTT, Dollyres Chandra, bersama para kepala bidang dan pustakawan.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTT memaparkan kondisi riil yang dinilai masih jauh dari standar.
Kepala Bidang Pembinaan dan Kearsipan, Emerensiana Kaumbula, menyampaikan keterbatasan anggaran berdampak langsung terhadap kinerja pelayanan.
“Sebagian besar pegawai masih menggunakan laptop pribadi dan printer hanya satu unit. Usulan anggaran sudah kami ajukan, tetapi banyak yang dicoret,” ujarnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Yanuari Laka, menyoroti kondisi depot arsip aktif di kawasan Kayu Putih yang dinilai tidak layak dan berisiko merusak arsip penting milik organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menjelaskan fasilitas penyimpanan belum memenuhi standar, pendingin ruangan tidak berfungsi, serta belum tersedianya mesin pemusnah arsip sesuai ketentuan.
“Ini bukan soal PAD, tetapi menyangkut tugas pokok dan fungsi kami dalam menjaga arsip negara agar tidak rusak dan tidak dimusnahkan secara sembarangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Kelestarian, Dominggus, mengungkapkan anggaran pengolahan arsip tahun 2026 hanya sebesar Rp30 juta. Anggaran tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan beban kerja empat bidang yang ada, terlebih hanya tiga bidang yang memiliki fasilitas pendingin ruangan.
Kondisi kekurangan SDM juga menjadi sorotan.
Pustakawan Bertha menyampaikan minimnya jumlah tenaga pustakawan, padahal Perpustakaan Daerah NTT berfungsi sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh kabupaten dan kota di NTT.
“Bagaimana kami membina perpustakaan kabupaten dan kota jika jumlah tenaga sangat terbatas,” katanya.
Selain anggaran dan SDM, kondisi gedung perpustakaan turut menjadi perhatian. Sejumlah ruang kerja di lantai atas dilaporkan mengalami kebocoran saat hujan dan dinilai tidak nyaman untuk aktivitas pelayanan maupun pengelolaan arsip. Pihak perpustakaan berharap adanya dukungan DPRD untuk pembangunan gedung baru yang lebih representatif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, anggota Komisi V DPRD NTT, Kasimirus Kolo, menegaskan seluruh kebutuhan tetap harus diajukan melalui mekanisme penganggaran yang berlaku. Namun demikian, Komisi V berkomitmen memperjuangkan kebutuhan yang bersifat mendesak.
“Semua keluhan ini akan kami bahas di Komisi V. Yang urgen tentu akan kami perjuangkan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo, menekankan pentingnya kenyamanan perpustakaan sebagai ruang publik yang membentuk budaya baca masyarakat. Ia mengingatkan peran strategis Perpustakaan Daerah NTT dalam perjalanan pendidikan dan prestasi generasi muda sejak puluhan tahun lalu.
“Perpustakaan ini bukan sekadar gedung, tetapi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Kalau tidak nyaman, pelayanan pasti tidak maksimal,” katanya.
Kemudian Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Agustinus Nahak juga meminta pihak perpustakaan menyusun daftar prioritas sarana dan prasarana yang paling mendesak agar dapat diperjuangkan melalui DPRD.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhamad Sipriyadin Pua Rake, menambahkan perlunya penguatan tenaga fungsional yang memahami sistem digital, peningkatan kapasitas server perpustakaan, pengembangan layanan daring, serta kolaborasi lintas OPD dalam kegiatan literasi dan lomba-lomba minat baca.
Seluruh hasil kunjungan kerja tersebut akan dicatat dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTT sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
Komisi V DPRD NTT berkomitmen menjadikan temuan lapangan ini sebagai bahan pembahasan dalam agenda penganggaran, termasuk pada anggaran perubahan, guna mendorong peningkatan sarana, SDM, dan layanan digital Perpustakaan Daerah NTT. ***
