Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang memperkuat komitmen perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu bentuk dukungan konkret yang disiapkan adalah Dana Pengaman Kesehatan sebesar Rp3 miliar per tahun di RSUD S.K. Lerik untuk membantu penanganan medis, termasuk bagi korban yang membutuhkan pertolongan darurat.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama Kepala LPSK Perwakilan NTT, Anselmus Sowa Bolen di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun kerja sama terpadu melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Kupang dan LPSK. Kerja sama ini akan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta RSUD S.K. Lerik.
Wali Kota Christian Widodo menegaskan, perlindungan terhadap korban tindak pidana tidak boleh berhenti pada penanganan kasus semata. Pemerintah harus memastikan korban memperoleh hak atas keselamatan, pelayanan kesehatan, pendampingan, hingga proses pemulihan.
Ia mengapresiasi kehadiran LPSK di NTT karena semakin mendekatkan akses pelayanan perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat.
“Kalau kita mau jalan cepat, jalan sendirian. Tetapi kalau kita mau jalan jauh, harus jalan bersama-sama. Karena itu, kolaborasi tidak bisa ditawar. Pemerintah Kota Kupang tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan LPSK,” tegas Christian.
Menurutnya, alokasi Dana Pengaman Kesehatan sebesar Rp3 miliar per tahun di RSUD S.K. Lerik merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau mengalami kendala administrasi kependudukan.
“Prinsipnya, tidak boleh ada nyawa yang hilang karena urusan administrasi. Kalau ada warga dalam kondisi gawat darurat, harus ditolong terlebih dahulu. Soal administrasi dapat diselesaikan kemudian,” ujarnya.
Christian berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan medis darurat bagi korban tindak pidana melalui mekanisme koordinasi yang jelas antara LPSK, Dinas Kesehatan, dan RSUD S.K. Lerik.
Sementara itu, Kepala LPSK Perwakilan NTT, Anselmus Sowa Bolen, mengungkapkan bahwa sejak mulai beroperasi pada Oktober 2025, pihaknya telah menerima sekitar 240 permohonan perlindungan dari berbagai daerah di NTT.
Dari jumlah tersebut, Kota Kupang menjadi daerah dengan permohonan terbanyak, yakni sekitar 38 permohonan, disusul Kabupaten Kupang sebanyak 22 permohonan.
Menurut Anselmus, keberadaan kantor perwakilan LPSK di NTT telah memangkas kendala akses pelayanan yang sebelumnya harus dikoordinasikan langsung dengan kantor pusat di Jakarta.
Ia menjelaskan, sejumlah kasus yang ditangani membutuhkan intervensi cepat, terutama tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan terhadap kelompok rentan.
LPSK juga telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada korban asal Kota Kupang, mulai dari bantuan medis, psikologis hingga psikososial. Bahkan, salah satu penanganan darurat membutuhkan pembiayaan medis sekitar Rp62 juta.
“Penanganan saksi dan korban tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta lembaga pelayanan lainnya agar korban mendapatkan hak dan perlindungan secara maksimal,” jelas Anselmus.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak turut membahas penyamaan pemahaman mengenai mekanisme pelayanan dan pembiayaan medis korban tindak pidana di rumah sakit, termasuk koordinasi penjaminan BPJS Kesehatan dan dukungan pembiayaan dari LPSK.
Direktur RSUD S.K. Lerik juga menekankan pentingnya kejelasan alur pelayanan agar korban maupun keluarga mendapatkan kepastian penanganan tanpa harus menghadapi kebingungan administratif.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Christian Widodo meminta perangkat daerah terkait segera memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti penyusunan MoU.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat memperjelas pembagian tugas, mekanisme pelayanan, serta pembiayaan sehingga korban tindak pidana memperoleh perlindungan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, Direktur RSUD S.K. Lerik, dr. Maria Veronica Ivonny Dondao Ray, serta Kepala DP3A Kota Kupang, dr. Marsiana Y. Halek, bersama jajaran LPSK Perwakilan NTT.
Melalui kolaborasi ini, Pemkot Kupang berharap tidak ada lagi korban tindak pidana yang kesulitan memperoleh pelayanan medis dan perlindungan hanya karena keterbatasan biaya maupun persoalan administrasi. ***
