Pemkot Kupang-Kejari Perkuat Kerja Sama Hukum, Chris.Widodo: Jangan Sampai Jatuh ke Jurang

oleh -751 Dilihat
Wali Kota Kupang, Christian Widodo Pose Bersama Kajari Kota Kupang, Shierly Manutede di Aula Rujab Wali Kota Kupang pada Selasa, 6 Oktober 2026. (Foto Prokompim Kota Kupang)

Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang bersama Kejaksaan Negeri Kota Kupang memperkuat kerja sama di bidang hukum sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kupang dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., jajaran Jaksa Kejari Kota Kupang, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah serta para Camat se-Kota Kupang.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang yang dihadiri Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengapresiasi kerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang selama ini dinilai aktif membantu pemerintah daerah, khususnya dalam memitigasi potensi persoalan hukum.

“Selama dua tahun ini, kerja-kerja dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang luar biasa. Komunikatif, responsif, kolaboratif. Saya tidak pernah mengalami kendala ketika kita ingin bertanya, berkonsultasi maupun membutuhkan bimbingan,” ujar Christian.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kerja sama dengan Kejari merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan hukum.

“Bagi saya, hari ini bukan sekadar seremonial penandatanganan, tetapi jauh daripada itu ada makna mendalam. Kita sedang meneguhkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, lebih akuntabel, lebih taat pada aturan, lebih penuh kehati-hatian dan lebih taat pada hukum,” tegasnya.

BACA JUGA:  Pemkot Kupang Targetkan Minimal Dua TK Negeri di Setiap Kecamatan

Christian menjelaskan, dalam menjalankan pemerintahan, aparatur berhadapan dengan berbagai keputusan dan tanggung jawab, mulai dari pengelolaan aset dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perjanjian hingga pelaksanaan program pembangunan.

Menurutnya, persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk. Kesalahan dapat terjadi akibat ketidaktahuan, ketidaktelitian, kekeliruan administrasi, perbedaan penafsiran aturan maupun perubahan regulasi.

Karena itu, ia menilai pendampingan dan konsultasi hukum dari Kejaksaan sangat penting agar potensi kesalahan dapat dicegah sejak awal.

“Di sinilah kita sangat membutuhkan Ibu Kajari dan teman-teman untuk membimbing dan melakukan asistensi supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang. Hukum yang baik itu bukan hanya hukum yang bisa menyelesaikan persoalan, tetapi juga hukum yang bisa mencegah terjadinya persoalan,” jelas Christian.

Ia pun meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang tidak ragu berkonsultasi dengan Kejari ketika menghadapi persoalan atau keraguan dalam menjalankan tugas.

Bagi Christian, komunikasi sejak awal merupakan bagian penting dari pencegahan agar setiap kebijakan dan pekerjaan pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Di sisi lain, Christian menegaskan bahwa kedekatan personal tidak boleh memengaruhi penilaian terhadap kinerja dan disiplin aparatur. Setiap ASN tetap dituntut bekerja berdasarkan aturan dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.

“Prinsip saya dalam bahasa Latin, fortiter in re, suaviter in modo, atau lembut pada caranya, tetapi tegas pada tujuannya. Kita boleh duduk bersama, tersenyum, bekerja bersama, tetapi pekerjaan tetap saya cek. Kalau tidak benar, tetap akan diberikan tindakan sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

BACA JUGA:  Pemkot Kupang Bersama Forkopimda Tegaskan Kota Kasih, Tolak Provokasi Isu Pembangunan Masjid Liliba

Ia menjelaskan, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum serta pelayanan hukum kepada pemerintah daerah maupun lembaga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui litigasi maupun nonlitigasi, termasuk pemberian legal opinion, legal assistance, audit hukum, fasilitasi mediasi, konsultasi hingga edukasi hukum.

Shirley menegaskan, kerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan hukum sejak awal.

“Yang paling utama tepat aturan,” tegas Shirley saat menjelaskan pentingnya memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan tepat waktu, tepat anggaran, tepat guna, tepat manfaat, tepat kualitas dan mutu serta sesuai aturan.

Kejari Kota Kupang juga menyediakan layanan konsultasi melalui klinik hukum yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat secara gratis.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Kupang dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang diharapkan mampu membangun pemerintahan yang semakin tertib hukum, transparan dan akuntabel.

Christian berharap sinergi yang telah dibangun dapat terus diperkuat sehingga seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman hukum yang semakin baik dan mampu mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi masalah hukum.

Kerja sama tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Kota Kupang, Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang dalam mendukung pembangunan serta mewujudkan pelayanan pemerintahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.