Suarantt.id, Kupang-Polemik rencana ekspansi NIHI Sumba ke Pulau Rote kian memanas setelah menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa setiap sengketa yang muncul harus diselesaikan melalui jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal ini disampaikan Gubernur Melki usai menerima kunjungan CEO sekaligus Co-founder NIHI Sumba, James McBride, bersama perwakilan NIHI lainnya di ruang kerjanya pada Rabu, 23 Maret 2026 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak NIHI memaparkan rencana pengembangan pariwisata premium di NTT, termasuk ekspansi ke Pulau Rote yang dinilai memiliki potensi besar, khususnya panorama bahari yang eksotis.
Namun demikian, rencana pengembangan tersebut tidak lepas dari sorotan publik. Di media sosial, khususnya akun Instagram pribadi Gubernur NTT, berbagai komentar bermunculan yang mempertanyakan proyek pembangunan NIHI Rote yang disebut berlokasi di sekitar Pantai Oemau atau Pantai Bo’a di pesisir barat Pulau Rote.
Pembangunan yang dikembangkan oleh PT Bo’a Development itu diprotes oleh warga setempat karena diduga menutup dua akses jalan publik menuju pantai. Aksi protes warga bahkan sempat viral sejak Januari tahun lalu. Salah satu warga, Erasmus Frans Mandato, yang menyuarakan penolakan tersebut, diketahui harus berhadapan dengan proses hukum.
Beragam komentar publik pun menuding pemerintah daerah mengabaikan kepentingan masyarakat, bahkan memunculkan isu kriminalisasi warga dan eksploitasi masyarakat lokal dalam proyek tersebut.
Menanggapi tudingan itu, Gubernur Melki menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan semua pihak, termasuk investor, selama bertujuan untuk pembangunan daerah. Namun, untuk persoalan hukum yang muncul, ia meminta agar diselesaikan sesuai aturan.
“Urusan sengketa hukum yang bersangkutan, silakan berproses melalui kamar hukum sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Sebagai Gubernur, tentu menerima semua pihak yang berkunjung dan ingin diskusi membangun NTT siapa saja, sesuai waktu kami yang tersedia,” tegasnya, Kamis, 2 April 2026.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa arah pembangunan pariwisata di NTT tidak semata-mata berorientasi pada investasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap pengembangan sektor pariwisata, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam pertemuan tersebut, pihak NIHI juga menyampaikan komitmen untuk menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat melalui rencana pendirian akademi perhotelan di Pulau Rote.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM lokal agar mampu bersaing dan terserap dalam industri pariwisata.
Meski demikian, polemik yang berkembang menunjukkan pentingnya komunikasi dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, agar pengembangan pariwisata di NTT dapat berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat setempat. ***
