Proyek Koperasi Merah Putih di NTT Diselimuti Tanda Tanya, Papan Informasi Proyek Tak Terlihat

oleh -4 Dilihat

Suarantt.id, Kupang-Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menuai sorotan. Pasalnya, hampir seluruh pembangunan koperasi tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek yang seharusnya menjadi sarana keterbukaan kepada masyarakat.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi penggunaan anggaran, terutama mengenai besaran dana pembangunan, sumber pembiayaan, pelaksana pekerjaan, hingga waktu pelaksanaan proyek.

Padahal, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar. Program ini dijalankan melalui sejumlah skema pendanaan, antara lain pinjaman dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dukungan likuiditas pemerintah, serta dukungan anggaran melalui mekanisme APBN, APBD, maupun Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan besarnya dukungan pembiayaan tersebut, keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran.

Ironisnya, persoalan tidak hanya ditemukan pada pembangunan yang sedang berlangsung. Pada sejumlah lokasi, terdapat bangunan koperasi yang telah selesai dikerjakan, tetapi tulisan nama Koperasi Merah Putih beserta nama desa pada bagian bangunan justru sudah jatuh dan hilang.

Kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, pemeliharaan bangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Publik tentu berhak mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan untuk setiap unit pembangunan, siapa kontraktor atau pihak pelaksananya, serta bagaimana standar kualitas pekerjaan yang diterapkan.

Tanpa papan informasi proyek, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi dasar untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan tersebut, media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Linus Lusi, pada Minggu, 15 November 2026.

BACA JUGA:  Pentas Seni NCIPS Kupang: Wujudkan Pendidikan Berbasis Budaya untuk Generasi Masa Depan

Namun, hingga berita ini diturunkan, Linus Lusi belum memberikan respons atas konfirmasi yang disampaikan media.

Sikap tidak adanya respons tersebut tentu belum dapat dimaknai sebagai bentuk pembenaran terhadap dugaan persoalan di lapangan. Namun, sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dalam urusan koperasi dan UMKM, penjelasan terbuka kepada masyarakat sangat diperlukan.

Pemerintah tidak cukup hanya mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Aspek transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan pengawasan juga harus menjadi perhatian serius.

Jangan sampai program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan justru menyisakan persoalan keterbukaan penggunaan anggaran.

Masyarakat membutuhkan koperasi yang benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar bangunan fisik yang berdiri tanpa informasi yang jelas mengenai pembiayaan dan pelaksanaannya.

Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam setiap penggunaan uang negara. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.